[HOAKS] PBB Menjatuhkan Sanksi kepada Australia karena Penyadapan

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

Cuplikan berikutnya, menampilkan mantan Menlu Australia Marise Payne. Dalam video itu, Payne menyampaikan pidato dalam sesi ke-77 dari debat umum PBB.

Setiap menteri luar negeri berbagai negara bergantian menyampaikan pidato, termasuk Australia. Video lengkapnya dapat dilihat di YouTube United Nation, 24 September 2022. Dalam pidatonya, tidak ada pembahasan mengenai penyadapan.

Adapun video yang menampilkan Menlu Retno Marsudi, ditemukan di kanal YouTube BeritaSatu yang diunggah pada 19 Juni 2015.

Retno mengatakan, akan bertemu Dubes Australia untuk Indonesia, terkait permintaan klarifikasi dugaan kasus suap pelarangan pengungsi Rohingya.

Terkait penyadapan intelijen Australia terhadap Indonesia, itu adalah isu lama yang sempat ramai hampir satu dekade lalu.

Dikutip dari Kompas.com, 18 November 2013, intelijen Australia berusaha menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), istrinya Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri kabinet SBY.

Kabar ini bersumber dari sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian.

Australia dan Amerika Serikat telah melancarkan operasi pemantauan gabungan terhadap Indonesia selama pembahasan tentang iklim yang diselenggarakan PBB di Bali tahun 2007. Hal ini memicu reaksi Menlu, Marty Natalegawa.

Sejauh ini, tidak ada kabar atau bukti penyadapaan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia jelang KTT G20 pada 15-16 November 2022 di Bali.

Kesimpulan

Video soal PBB menjatuhkan sanksi kepada Australia karena penyadapan adalah hoaks.

Video itu hanya berisi gabungan dari cuplikan rapat PBB, Menlu Australia, dan wawancara Menlu Retno.

Kendati demikian tidak ada bukti valid yang mendukung klaim narator video.