[HOAKS] Surat M Hatta untuk AR Baswedan, Bandingkan Keturunan Arab dengan China

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Beredar foto yang memperlihatkan sebuah surat yang diklaim ditulis oleh Wakil Presiden pertama Republik Indonesia kepada AR Baswedan. Foto itu beredar di media sosial Facebook

Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan adalah kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam surat itu, Bung Hatta mengatakan kepada AR Baswedan bahwa warga negara Indonesia (WNI) keturunan Arab tidak dapat disejajarkan dengan WNI keturunan Tionghoa.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, surat tersebut palsu.

Narasi yang beredar:

Foto sebuah surat yang diklaim ditulis oleh Bung Hatta kepada AR Baswedan dibagikan di Facebook oleh akun ini pada 1 Agustus 2022.

Berikut isi surat tersebut:

Jakarta, 24 Nopember 1975

Saudara Baswedan,
Brosur Sdr. tentang "Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab 1934" sudah saya terima beberapa waktu yang lalu.

Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab ini, yang berisikan:

1. Tanah Air Peranakan Arab adalah Indonesia.
2. Karenanya mereka harus meninggalkan kehidupan menyendiri (isolasi).

Memenuhi kewajibannya terhadap Tanah Air dan bangsa Indonesia adalah tepat sekali.

Dengan sumpah ini yang ditepati pula sejak itu dalam perjuangan nasional Indonesia menentang penjajahan sambil ikut dalam organisasi GAPI dan kemudian lagi ikut dalam peperangan Kemerdekaan Indonesia dengan laskarnya dengan memberikan kurban yang tidak sedikit, ternyata bahwa PEMUDA Indonesia Keturunan Arab, benar-benar berjuang untuk kemerdekaan Bangsa dan Tanah Airnya yang baru.

Sebab itu tidak benar, apabila warganegara keturunan Arab disejajarkan dengan WNI keturunan Cina.

Dalam praktik hidup kita alami juga banyak sekali WNI turunan Cina yang pergi dan memihak kepada bangsa aslinya RRC. WN Indonesia keturunan Arab boleh dikatakan tidak ada yang semacam itu. Indonesia sudah benar-benar menjadi Tanah Airnya.

Sebab itu salah benar, apabila kedua macam WNI itu disejajarkan dalam istilah "non pribumi".