Banyak Hoaks Kasus Brigadir J, Apa Ini Tanda Turunnya Kepercayaan Publik?

KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian menimbulkan berbagai sebaran hoaks.

Belakangan, kasus penembakan yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J menjadi sorotan.

Setelah hampir sebulan kasus berjalan, kepolisian masih belum kunjung menetapkan tersangka.

Berbagai kejanggalan pun menimbulkan berbagai asumsi, hingga hoaks di masyarakat pun tak terelakkan.

"Salah satunya itu efek ya, efek dari ketidakpercayaan publik pada polisi. Publik itu berhak untuk menyurakan pendapatnya di media sosial," ujar Bambang saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/8/2022).

Baca juga: [HOAKS] Skenario Kebohongan Ferdy Sambo dan Istri Terpatahkan

Tidak menyajikan fakta lengkap

Menurut Bambang, selama ini pihak kepolisian tidak menyajikan fakta yang lengkap, sehingga muncul opini liar dari masyarakat.

"Kalau kepolisian tidak menyajikan fakta-fakta, hanya opini-opini yang tidak bisa diklarifikasi oleh masyarakat, akibatnya masyarakat juga akan menyampaikan opini dan asumsinya sendiri," ucapnya.

Dia berpendapat, polisi seolah menutup-nutupi fakta kasus ini. Masyarakat pun akhirnya menghubungkan antara fakta satu dan lainnya yang dirasa janggal.

"Untuk mengerem opini liar, sebisa mungkin penegak hukum, karena sudah diberi kewenangan oleh negara, segera menyampaikan fakta-fakta dan bukti kepada publik agar tidak semakin liar," kata Bambang.

Seperti diketahui, kasus ini melibatkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo, istrinya, dan Bharada E yang bertindak sebagai ajudan.

Tewasnya Brigadir J, menurut polisi, diduga akibat saling tembak dengan Bharada E di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kawasan Duren Tiga, Jakarta, pada Jumat (8/7/2022), sekitar pukul 17.00 WIB.

Baca juga: Cek Fakta Sepekan: Hoaks Kasus Brigadir J hingga UFO di Tanah Abang...

Hal-hal seperti CCTV yang mati, keterlambatan pengungkapan kasus ke publik, berubahnya kronologi kejadian, hingga perbedaan hasil otopsi menjadi kejanggalan yang dituntut untuk segera terungkap penjelasannya.

Bambang berharap, kepolisian segera mengungkapkan fakta sebenarnya kepada publik agar tidak beredar informasi menyesatkan di tengah masyarakat.

"Kita (masyarakat) ini kan berharap kepolisian itu bekerja dengan profesional. Polisi yang profesional itu menyajikan bukti dan fakta-fakta, bukan membangun opini," tuturnya.

Tingkat kepercayaan publik

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilakukan pada rentang 16-24 Juni 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri tercatat sebesar 76,4 persen.

Jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada 18-24 Mei 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sedikit menurun. Pada periode Mei itu, tercatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 77,3 persen.

Adapun survei ini melibatkan sekitar 1.200 responden, dengan sampel acak dari berbagai provinsi.

Pada periode yang lebih baru, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat tingkat kepercayaan terhadap Polri sebesar 72 persen.

Angka ini berdasarkan survei yang digelar pada 27 Juni hingga awal Juli 2022, terhadap 1.206 responden.

Hasil survei yang didapat Polri ini masih di bawah TNI yang mencatat 89 persen dan presiden yang mendapatkan 77 persen.

Jika kasus penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi pada 8 Juli 2022 ini tidak diselidiki secara terbuka dan transparan, tentu saja dapat berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap Polri.

Dengan demikian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki beban yang cukup berat untuk meningkatkan kepercayaan publik, terutama jika masyarakat menilai ada hal yang ditutupi dalam penyidikan kasus ini.