CEK FAKTA: Anies Sebut Kebebasan Berbicara dan Indeks Demokrasi Indonesia Turun

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebutkan, kebebasan berbicara dan indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam debat pertama calon presiden Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, pada Selasa (12/12/2023).

Anies menjawab pertanyaan moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

"Saya rasa lebih dari sekadar parpol, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang terjadi, itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik," ucap Anies.

Anies mengatakan, ada tiga hal yang harus terpenuhi dalam demokrasi. Pertama adalah adanya kebebasan berbicara.

Kedua, adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Ketiga, proses pemilu yang netral, transparan, jujur adil.

"Dan kalau kita saksikan dua ini mengalami problem, kita saksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita," tutur Anies.

Bagaimana faktanya?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2020 di angka 73,66 (skala 0 hingga 100). Semakin tinggi nilai indeks, semakin demokratis pula sebuah wilayah.

Dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, indeks yang dibangun oleh tiga aspek: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan politik, ini relatif menurun.

Namun, penurunan tersebut tidak mengubah kategorisasi kualitas indeks, tetap menempatkan negeri ini dalam kualitas demokrasi yang ”sedang”.

Sementara, menurut World Democracy Index yang disusun Economist Intelligence Unit (EIU), skor dan peringkat Indeks Demokrasi Indonesia dari 2017-2021 adalah sebagai berikut:

• 2017: 6,39 (Peringkat 68 dari 167 negara)
• 2018: 6,39 (Peringkat 65 dari 167 negara)
• 2019: 6,48 (Peringkat 64 dari 167 negara)
• 2020: 6,30 (Peringkat 64 dari 167 negara)
• 2021: 6,71 (Peringkat 52 dari 167 negara)

Dilansir Kompas.id, dari lima indikator yang diukur oleh EIU untuk menentukan Indeks Demokrasi 2021, skor Indonesia naik pada tiga aspek, yaitu:

• Keberfungsian pemerintah naik dari 7,50 menjadi 7,86
• Kebebasan sipil dari 5,59 menjadi 6,18
• Partisipasi politik naik dari skor 6,11 menjadi 7,22

Namun, masih ada dua aspek yang stagnan dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu:

• Proses elektoral dan pluralisme tak bergerak di skor 7,92  
• Indikator budaya politik juga masih berada di angka 4,38

Kemudian, skor Indonesia pada 2022 tetap di angka 6,71 dari skala 0-10 dan belum bergerak dari kategori demokrasi cacat (flawed democracy).

Capaian rendah Indonesia ada pada budaya politik yang tercatat di angka 4,38 dan kebebasan sipil di angka 6,18.

Aspek budaya politik disusun oleh sejumlah eksplorasi persepsi, misalnya terkait hubungan antara demokrasi dan sistem ekonomi, persepsi tentang kabinet yang dijalankan oleh politisi atau ahli, dan penguasaan pemerintahan oleh militer.

Adapun dalam kebebasan sipil, hal-hal yang dijadikan acuan yakni keberadaan media massa yang bebas dan berkualitas, kebebasan berekspresi dan berpendapat, toleransi, kekerasan oleh negara, dan jaminan pada perlindungan hak asasi manusia.