Jejak Partai Muslim Tionghoa dan Geliat Politiknya di Indonesia...

KOMPAS.com - Pada awal abad ke-20 masyarakat muslim Tionghoa di Indonesia diketahui sudah aktif terlibat dalam dunia politik.

Masyarakat Tionghoa terpecah ke dalam tiga kelompok, yakni kelompok Sin Po yang pro dengan Republik Rakyat China, kelompok Chung Hwa Hui (CHH) yang berkubu kepada Belanda, serta Partai Tionghoa Indonesia yang pronasionalis Indonesia.

Lantas, bagaimana posisi masyarakat muslim Tionghoa?

Konteks politik

Dikutip dari China Muslim dan Runtuhnya Republik Bisnis (2012), seiring dengan populernya istilah "bangsa" di kalangan masyarakat Jawa, muncul kebingungan di tengah masyarakat Tionghoa.

Pada 1918, terjadi kerusuhan akibat propaganda anti-Tionghoa di Kudus. Sementara, tidak ada gerakan nasionalis yang mencoba melibatkan masyarakat Tionghoa sebagai bagian dalam perjuangan bangsa.

Contohnya, tokoh kiri Sarekat Islam (SI) Semaoen yang menyerukan bahwa istilah "bangsa" merujuk pada pribumi miskin.

Masyarakat Tionghoa yang kaya dianggap sebagai masyarakat asing. Sehingga masyarakat miskin, menurut Semaoen, perlu dipersatukan oleh ras dan agama.

Masyarakat muslim Tionghoa terpaksa menyembunyikan identitas keislaman mereka di ruang publik.

Dukungan terhadap nasionalisme Indonesia tidak dapat ditujukan secara terang-terangan, kecuali di luar Jawa.

Partai Tionghoa Islam Indonesia

Di Indonesia pernah ada Partai Tionghoa Islam Indonesia (PTII) yang didirikan oleh Ong Kie Ho. Dia merupakan seorang Tionghoa kelahiran Toli-Toli, Sulawesi.

Awalnya Ong Kie Ho mendirikan Partai Islam (PI), tetapi kemudian dia diasingkan ke Pulau Jawa pada 1932.

Setahun setelahnya, Ong Kie Ho mendirikan organisasi baru yakni PTII di Makassar.

Pada 1934, PTII mendirikan lembaga pendidikan berbahasa Melayu yang dilengkapi dengan mata pelajaran Islam.

Sekolah itu dibimbing oleh Liem An Shui atau yang akrab disapa Baba Moehamad Mas'oed. Ia adalah peranakan Tionghoa yang bersekolah di Hadrami Surabaya dan Al Irsyad Batavia.

Kegiatan partai itu cukup progresif karena menerbitkan media dakwah Wasillah pada September 1936 di Madiun.

Kepala editor majalah Wasillah yakni Tjoa Gian Lian dan Tan Kim Peng.

Partai Persatuan Islam Tionghoa

Di Sumatera Utara, terdapat partai Persatuan Islam Tionghoa (PIT) yang didirikan oleh Haji Yap A Siong alias Haji Abdusshomad.

Partai yang berbasis di Deli Serdang itu dibentuk setelah kepulangan Yap A Siong dari ibadah haji.

Haji A Siong mendapatkan tanah, kemudian dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan Islam.

Dikutip dari buku Muslim China Benteng (2021), anggota PIT yakni berjumlah 4.800 orang.

Hilangnya peran masyarakat Tionghoa di dunia politik

Setelah Kemerdekaan Indonesia, kelompok masyarakat Tionghoa yang sebelumnya berpihak kepada Belanda beralih haluan. Mereka memihak Pemerintah Indonesia.

Demi melindungi kepentingan politik dan ekonomi masyarakat Tionghoa, mereka mendirikan Persatuan Tionghoa (PT) pada 23 Mei 1948.

Partai itu tidak secara spesifik menaungi masyarakat muslim Tionghoa, tetapi organisasi berdasarkan etnis.

Perkembangannya cukup pesat karena anggotanya mencapai 10.000 orang dengan 27 cabang dalam dua tahun.

Sampai akhirnya muncul partai pesaing yakni Persatuan Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan pada 26 Februari 1950.

Kedua partai tersebut memiliki misi berbeda. PT mengusung misi integrasionis, sementara PTI mengusung misi asimilasi.

Ketika dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), PT diubah menjadi Partai Demokrat Tionghoa Indonesia, lelu menjadi Badan Permusyawaratan Masyarakat Tionghoa (Baperki) pada 1953.

Sayangnya, banyak kelompok masyarakat Tionghoa yang tidak sepakat dengan Baperki karena mengusung misi integrasionis.

Sampai akhirnya diadakan kongres dan deklarasi Piagam Asimilasi, yang menghasilkan peleburan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Indonesia sesuai semangat Sumpah Pemuda.

Pada September 1965, keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam politik Indonesia mulai mengalami penurunan akibat peristiwa G30S.

Mereka yang terlibat dalam Baperki dianggap terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat Tionghoa yang terlibat politik juga dituding sebagai antek komunis dari China.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, aktivitas politik masyarakat Tionghoa dibatasi.

Salah satunya dengan dikeluarkannya undang-undang ganti nama, pelarangan agama, kepercayaan, penggunaan bahasa Mandarin, hingga tradisi Tionghoa.

Meski tujuannya adalah asimilasi, tetapi kebijakan itu justru membuat masyarakat Tionghoa semakin terpisah dengan pribumi.

Masyarakat muslim Tionghoa pun mendirikan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) pada 6 Juli 1963. Pendirinya yakni Haji Abdul Karim Oey.

Partai itu didirikan sebagai penegasan identitas masyarakat Tionghoa yang memeluk agama Islam.

PITI menjadikan Letjen Haji Sudirman dan Buya Hamka sebagai anggota dewan dan penasihat, dengan alasan tekanan politik militer dan tuntutan agar partai tersebut merangkul beragam etnis.

PITI sempat mengajukan penerbitan Quran dan majalah dakwa berbahasa Mandarin kepada Departemen Agama pada April 1972. Namun, permintaan itu ditolak oleh menteri HA Mukti Ali.

Ujungnya, PITI diubang menjadi Persatuan Imam, Tauhid, dan Islam pada 1972 untuk menghilangkan unsur Tionghoa dalam partai tersebut.