Beredar Surat Palsu Pengangkatan Guru Honorer, Ini Klarifikasi Kemenpan RB

Belakangan, beredar surat mengatasnamakan Kementerian PAN RB, berisi pengangkatan tenaga guru honorer berumur lebih dari 35 tahun untuk mengisi kekosongan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan, surat itu bukanlah dari pihak Kementerian PAN RB.

"Sudah dipastikan surat tersebut palsu," kata Averrouce melalui keterangan tertulis, Minggu (09/1/2022).

Adapun proses pengadaan PPPK sudah dilakukan sejka 2021 lalu, dan kini sudah memasuki tahap 2 dan 3 untuk jabatan fungsional guru.

Dibuat menyerupai surat asli

Averrouce mengungkapkan, pihaknya beberapa kali mendapati laporan surat palsu berkedok pengangkatan guru honorer.

Surat palsu yang beredar di media sosial ini menggunakan kop dan nomor surat, menyerupai surat asli Kementerian PAN RB.

Pada surat palsu kali ini, kedoknya pengangkatan guru honorer bagi tenaga guru yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Surat tersebut mencantumkan nomor WhatsApp, yang diklaim sebagai Satya Pratama, Bagian Pengadaan dan Kepangkatan PNS BKN Pusat.

Cara cek surat asli

Apabila masyarakat mendapati surat edaran mengatasnamakan instansi pemerintahan, maka bisa dicermati detail suratnya.

Salah satu indikasi surat palsu, menurut Averrouce, yakni adanya kesalahan eja dan kerapian penulisan.

Contohnya, surat palsu tersebut salah menuliskan kepanjangan PAN RB.

"Bahkan dalam surat tersebut salah menuliskan kepanjangan Menteri PAN RB. Tertulis Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi," ucap dia.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk jeli dan berhati-hati ketika mendapat surat edaran mengatasnamakan pemerintah.

Apabila ragu, maka bisa melakukan konfirmasi melalui situs resmi atau menanyakan melalui media sosial resmi instansi terkait.

"Kami harapkan masyarakat selalu waspada dan melakukan konfirmasi mengenai kebenaran informasi yang beredar melalui situs resmi instansi pemerintah terkait atau menanyakan kebenarannya kepada Kementerian PANRB," ujar Averrouce.