Kata Timnas Amin dan TPN Ganjar-Mahfud soal Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Prabowo

Kompas.com - 27/02/2024, 19:00 WIB

Erwina Rachmi Puspapertiwi,

Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

Erwina Rachmi Puspapertiwi

Penulis

Rizal Setyo Nugroho

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/1/2023).(KOMPAS.com/Dian Erika )

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat kabinet membahas program makan siang gratis calon presiden Prabowo Subianto pada Senin (26/2/2024).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai mengikuti sidang tersebut di Istana Negara, Jakarta.

"Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY, diberitakan Kompas.com (26/2/2024).

"Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," lanjut dia.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan kabinetnya akan membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 untuk mengakomodasi program presiden terpilih dari Pemilu 2024.

Perlu diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan presiden-wakil presiden terpilih Pemilu 2024 paling lambat 20 Maret 2024.

Atas kejadian ini, pihak Timnas Amin pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD memberikan komentarnya.

Respons Timnas Amin

Co-Captain Timnas Amin, Tom Lembong mengatakan kebijakan terkait peningkatan gizi masyarakat perlu melalui pembahasan menyeluruh dengan melibatkan pakar.

"Jadi kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis. Yang berlandaskan hitungan yang transparan dan data fakta realita dan semakin teknokratis semakin profesional, semakin transparan semakin baik," ujarnya dikutip dari Kompas TV (27/2/2024).

Di sisi lain, Tom Lembong menyebut pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga memiliki program terkait nutrisi masyarakat seperti Prabowo-Gibran.

Program Anies-Muhaimin, katanya, ditujukan untuk meningkatkan konsumsi susu dan mencegah stunting bagi warga Indonesia.

"Gagasan Anies-Muhaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kita yang berlimpah-limpah, yang diolah menjadi sumber protein yang lebih cocok buat masyarakat kita," lanjutnya.

Tom menambahkan, sumber daya perikanan Indonesia perlu dipertimbangkan untuk digunakan memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak Indonesia dan sebagai sumber penghasilan.

Respons TPN Ganjar-Mahfud

Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menilai Jokowi tidak pantas membahas program Prabowo-Gibran dalam rapat kabinet yang dipimpinnya. Ini karena hasil Pemilu 2024 belum selesai dan belum ada presiden yang terpilih.

"Suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Chico, dikutip dari Tribunnews (26/2/2024).

Dia menyebut, pembahasan program makan siang oleh pemerintah menunjukkan pasangan calon 2, Prabowo-Gibran semakin tidak etis.

Selain itu, menurutnya, program makan siang gratis tersebut sejak awal sudah tidak masuk akal. Dia juga khawatir Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbebani.

Sebab APBN saat ini masih dalam kondisi tidak baik sementara anggaran untuk sejumlah kementerian terpaksa dibekukan.

Terpisah, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menilai Jokowi boleh saja membahas program tersebut dalam rapat kabinet. Ini sebagai langkah antisipasi jika Prabowo-Gibran menang Pemilu 2024.

"Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain, ya itu saja kalau saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," ujar dia, dikutip dari Kompas.com (26/2/2024).

Meski begitu, Mahfud tidak membenarkan rencana pemerintah mencantumkan program makan siang gratis dalam rancangan APBN 2025.

Program itu seharusnya dijalankan pemerintah baru yang masuk dalam APBN Perubahan pada pertengahan 2025.

"Tetapi enggak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," katanya.