Pentingnya Kedaulatan Antariksa Nasional

PADA era informasi saat ini, diskursus terkait pemanfaatan ruang antariksa di tingkat global semakin meningkat seiring peningkatan aktivitas pemanfaatannya, baik oleh aktor negara maupun non-negara.

Hal ini memunculkan konsep baru, yang mulai dipopulerkan oleh Everett Dolman melalui bukunya yang berjudul Astropolitics: Classical Geopolitics in Space Age pada 2021.

Ia melihat adanya suatu potensi sumber daya antariksa yang dalam hal ini dimaknai serupa dengan teori geopolitik klasik milik Sir Halford Mackinder: Siapa yang menguasai wilayah “jantung”, maka ia akan menguasai dunia.

Dalam konteks ini, Dolman memaknai kata kunci “jantung” sebagai ruang antariksa yang menaungi seluruh wilayah bumi saat ini.

Istilah astropolitik atau politik keantariksaan merupakan bagian komplementer dari ilmu geopolitik, yang membahas tentang hubungan antara wilayah keantariksaan dengan teknologi, serta pengembangannya terhadap berbagai kebijakan politik, militer, maupun pembangunan nasional.

Penulis menemukan bahwa masalah di dunia keantariksaan dalam perspektif global serta perlunya konsep kedaulatan antariksa nasional menarik untuk dibahas, karena beberapa faktor berikut.

Pertama, munculnya globalisasi dan demokratisasi pemanfaatan antariksa. Hal ini ditandai adanya keterlibatan aktor-aktor non-negara (non-state actors), yang memiliki kepentingan dalam aktivitas keantariksaan, sehingga mendorong mulai banyaknya diskursus mengenai regulasi penguasaan serta kerangka kerja (framework) pemanfaatan luar angkasa.

Seperti contoh, aktivitas penambangan sumber daya di Bulan, peluncuran satelit komunikasi oleh aktor swasta, munculnya aktivitas pariwisata di luar angkasa, isu terkait sampah antariksa (space debris), dan lain-lain.

Kedua, mulai terlibatnya negara-negara emerging economy dalam aktivitas keantariksaan, sehingga pemanfaatannya memiliki kompleksitas tersendiri dan tidak lagi hanya menjadi domain negara-negara major power saja.

Contohnya seperti India yang dalam beberapa waktu dekat akan meluncurkan misi pertamanya ke luar angkasa.

Ketiga, munculnya berbagai aktivitas yang bertemakan maupun berkonsep “militarization and weaponization of space” yang dilakukan oleh aktor-aktor negara major power, dalam konteks konstelasi geopolitik.

Sebagai contoh, di tengah berkecamuknya konflik antara Rusia dengan Ukraina saat ini, penggunaan ruang antariksa bagi aktivitas militer menjadi penting saat diketahui bahwa terdapat satelit milik swasta, yang nyatanya dapat dimanfaatkan dalam membantu militer Ukraina memetakan pergerakan pasukannya di wilayah darat.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat adanya urgensi dalam dominasi pemanfaatan antariksa yang bahkan telah disadari oleh negara-negara adidaya sejak zaman Perang Dingin, di mana telah terjadi perlombaan antariksa (space race) pada saat itu.

Keempat, dibutuhkan kolaborasi yang bersifat interdisipliner dalam membentuk konsep kedaulatan nasional di ruang lingkup keantariksaan.

Selain dari kalangan akademi dan Masyarakat sipil, TNI Angkatan Udara yang memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan di ruang udara nasional juga dinilai dapat memiliki peran dalam pembentukan konsep kedaulatan di ruang antariksa nasional saat ini.