Optimisasi Keterlibatan Publik: Strategi Efektif Pemerintah dalam Era Media Sosial

TIDAK dapat disangkal bahwa media sosial kini menjadi salah satu saluran utama Pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik. Pola interaksi ini bersifat dinamis dan tidak berjalan searah atau statis.

Namun demikian, dalam praktik keseharian masih terdapat kesenjangan (lack) dalam program, konten, dan pendekatan komunikasi yang tidak selaras dengan kebijakan.

Media sosial merupakan komponen penting dalam strategi komunikasi Pemerintah untuk mencapai audiens yang paling relevan, yaitu masyarakat yang dilayani.

DePaula dkk. (2018) mencatat bahwa "penggunaan media sosial oleh pemerintah menyediakan berbagai fungsi demokrasi bagi lembaga-lembaga pemerintah" dan bahwa "media sosial adalah alat untuk presentasi diri, pertukaran konten simbolik, dan pemasaran".

Meskipun akun media sosial Pemerintah dapat mengikuti tren kekinian, terkadang esensi pesan yang ingin disampaikan dapat hilang karena kurangnya indikator terukur, baik dari pesan maupun respons.

Faktanya, penulis mendapati banyak publik yang belum mengikuti akun media sosial Pemerintah karena dianggap tidak memberikan manfaat informasi bagi mereka.

Dalam konteks informasi yang begitu beragam (diversity of content), Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber rujukan informasi dalam ruang publik (information center).

Setiap orang dan lembaga non Pemerintah yang memiliki komitmen serta usaha untuk menyajikan informasi berharga saat ini dapat menjadi sumber referensi penting.

Ihwal ini bisa terjadi, karena terjadi kekosongan narasi dan respons antisipasi yang terlambat. Sejatinya kekosongan yang dibiarkan dapat membuat Pemerintah kehilangan kredibilitasnya dalam berkomunikasi.

Tentu jika dibiarkan terus menerus, hal ini berpotensi memunculkan ketidakpercayaan (distrust) baik secara personal maupun kolektif.

Keterlibatan warga maya kepada 'Negara'

Pemerintah saat ini berkomunikasi, mulai dari interaksi dengan masyarakat dalam membangun dan memelihara identitas institus hingga mengelola situasi krisis.

Memberikan informasi dan melibatkan warga adalah tugas seorang administrator publik atau PR pemerintah yang sukses.

Mereka harus memahami komunikasi dan mampu menggunakan berbagai jenis komunikasi untuk melibatkan warga negara dalam seluruh rentang pengambilan keputusan.

Jika dahulu proses gali informasi itu dilakukan dari pemangku kepentingan tradisional, kini bisa juga dibaca dari diskursus yang terjadi pada media sosial.

Keterlibatan merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang mengalami pergeseran dari pola pikir "perintah dan kendali dari atas ke bawah" menuju orientasi kolaborasi dan desain bersama. Hal ini mencerminkan perubahan pendekatan komunikasi di antara organisasi sektor publik.