Pro Kontra Jokowi Pegang Data Intelijen Partai

KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pengetahuannya atas data intelijen partai politik, menuai banyak sorotan.

Dalam Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) pada Sabtu (16/9/2023) di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Jokowi mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan partai-partai politik jelang Pemilu 2024.

Bahkan, Jokowi juga mengetahui arah partai politik ke depan, berdasarkan data intelijen yang diterimanya.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (16/9/2023).

Pengakuan ini pun menuai beragam respons dari sejumlah kalangan.

Baca juga: Soal Data Intelijen Terkait Parpol, Puan: Tanya Pak Jokowi, Kenapa Bicara Seperti Itu?

Wajar bagi seorang kepala negara

Bagi PDI-P, klaim Jokowi terkait data intelijen partai ini merupakan hal yang wajar.

"Tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan, baik itu ada BIN, ada intelijen kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain," kata politikus PDI-P Masinton Pasaribu, dikutip dari Kompas.com.

Menurut Masinton, hal ini adalah konsekuensi logis dari jabatan Jokowi sebagai kepala negara.

Ia juga menganggap wajar jika lembaga intelijen menyampaikan data tersebut kepada presiden.

Senada, Partai Golkar juga tidak mempersoalkan klaim data intelijen partai yang dimiliki Jokowi.

Pasalnya, para kepala negara di dunia pun banyak yang mengetahui aktivitas politik, baik dalam maupun luar negeri.

"Kalau kita lihat kan kepala negara barat saja banyak mengetahui pergerakan-pergerakan partai politik negara asing, apalagi kepala negara sendiri, jadi itu bukan hal yang aneh," kata Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono.

Dave menjelaskan, pengetahuan akan semua elemen dalam negara diperlukan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan.

Baca juga: Soal Jokowi Ngaku Pegang Data Intelijen soal Aktivitas Parpol, Politikus Golkar: Bukan Hal Aneh

Tak ada urusan dengan cawe-cawe

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, data intelijen partai itu tidak ada kaitannya dengan sikap cawe-cawe Jokowi.

"Alaah, siapa saja harus punya (data intelijen soal partai) kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi. Enggak urusan-urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu tidak ada kaitannya," kata Mahfud, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (17/9/2023).