Airlangga Hartarto dalam Bayang-bayang Kasus Ekspor Minyak Goreng dan Munaslub Golkar

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belakangan mendapat sorotan lantaran diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi.

Pemeriksaan ini terkait dengan kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang kini tengah menyeret sejumlah nama.

Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 6,47 triliun.

Pemeriksaan Airlangga diperlukan untuk melengkapi proses penyidikan terkait kebijakan fasilitas ekspor CPO.

Sedianya, Airlangga diperiksa Kejagung pada Selasa (18/7/2023), tetapi ia tidak menghadiri panggilan itu.

Pada Senin (24/7/2023), Airlangga akhirnya memenuhi panggilan Kejagung.

Airlangga diperiksa selama hampir 12 jam dan dicecar 46 pertanyaan.

"Saya sudah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab sebaik-baiknya," kata Airlangga usai pemeriksaan, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (24/7/2023).

Namun, ia tidak menjelasan mengenai materi pemeriksaan tersebut.

Baca juga: Pengamat: Wacana Munaslub Golkar Bisa Semakin Kencang, apalagi Pak Airlangga Diperiksa Kejagung

Bayang-bayang Munaslub Golkar

Pemeriksaan ini dilakukan di tengah bayang-bayang isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Isu ini pertama kali digulirkan oleh Ridwan Hisjam yang menyebut adanya keinginan Dewan Pakar Golkar untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019.

Belakangan, diketahui bahwa Rapat Dewan Pakar telah menghasilkan rekomendasi agar Golkar membentuk koalisi baru yang mendeklarasikan Airlangga sebagai calon presiden.

Isu ini juga telah dibantah oleh Airlangga. Menurutnya, rapat itu bukan untuk membahas pengganti dirinya.

Meski sudah dibantah, isu Munaslub ini terus bermunculan. Terbaru, sejumlah politisi yang mengatasnamakan sebagai pendiri Partai Golkar mengembuskan isu ini.

"(Munaslub untuk) menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (13/7/2023).