Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER TREN] Warga Baduy Minta Sinyal Internet Dimatikan | 9 Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

Kompas.com - 13/06/2023, 05:30 WIB
Alicia Diahwahyuningtyas,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sejumlah pemberitaan menghiasi laman Tren sepanjang Senin (12/6/2023).

Informasi seputar permintaan warga Baduy yang ingin sinyal internet di Baduy Dalam dimatikan ramai menjadi perhatian publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun memberikan tanggapan terkait permintaan dari warga Baduy tersebut.

Selain perihal permintaan penghentian sinyal internet warga Baduy, informasi soal manfaat buah Naga bagi kesehatan, fitur baru WhatsApp hingga provinsi-provinsi yang gelar pemutihan pajak kendaraan pada Juni 2023 juga menarik perhatian pembaca.

Baca juga: Pendaftaran LPDP 2023 Tahap 2: Jadwal, Syarat, Benefit, dan Cara Daftarnya


Baca juga: 4 Hal yang Harus Dilakukan Saat Ular Weling Masuk Rumah, Apa Saja?

Berita populer Tren

Berikut berita populer Tren dari Senin (12/6/2023) hingga Selasa (13/6/2023) pagi:

1. Permintaan penghentian sinyal internet di Baduy Dalam

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara terkait permintaan warga Baduy yang ingin sinyal internet di wilayah Baduy Dalam dimatikan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, pihaknya menghormati permintaan warga Baduy dan akan menindaklanjutinya.

"Prinsipnya kita hormati permintaan ketua adat Baduy untuk memutus jaringan internet yang masuk ke Baduy Dalam," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (10/6/2023) malam.

Kendati demikian, menurut Usman, Kemenkominfo masih menunggu surat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang belum mereka terima.

Informasi lebih jelasnya terkait permintaan penghentian sinyal internet di Baduy Dalam tersebut dapat disimak pada berita berikut:

Warga Baduy Minta Sinyal Internet Dimatikan, Ini Kata Kemenkominfo

2. Tarik ulur cawapres Anies

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) bersama Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab (kiri) dan Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM) Habil Marati (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan antara Partai Demokrat dengan relawan Anies Baswedan Sekber Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Dalam pertemuan tersebut Sekber Koalisi KIB mengusulkan partai pengusung Anies Baswedan segera bersatu mendeklarasikan calon wakil presiden serta mereka mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.Antara Foto/Hafidz Mubarak A Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) bersama Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab (kiri) dan Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM) Habil Marati (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan antara Partai Demokrat dengan relawan Anies Baswedan Sekber Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Dalam pertemuan tersebut Sekber Koalisi KIB mengusulkan partai pengusung Anies Baswedan segera bersatu mendeklarasikan calon wakil presiden serta mereka mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Pengumuman bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan memicu ketegangan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pasalnya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat memiliki pandangan bertolak belakang terkait waktu pengumuman cawapres Anies.

Di satu sisi, Partai Demokrat mendesak agar Anies segera mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya pada Pemilu 2024.

Bahkan, Partai Demokrat menilai, tak kunjung diumumkannya cawapres menjadi penyebab stagnasi elektabilitas Anies belakangan.

Halaman:

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com