Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Cabut PPKM Akhir Tahun, Epidemiolog: Tunggu Setelah Nataru

Kompas.com - 22/12/2022, 13:30 WIB
Ahmad Naufal Dzulfaroh,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana untuk mengakhiri pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akhir tahun ini.

Rencana ini muncul seiring melandainya kasus Covid-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir.

Menurut Presiden, kasus harian Covid-19 di Indonesia saat ini jauh lebih terkendali dibandingkan ketika muncul varian Delta dan Omicron.

Sebelumnya varian Delta menyebabkan tingginya penularan Covid-19 di Indonesia hingga mencapai 56.000 kasus per hari, sementara varian Omicron mencapai 64.000 kasus per hari.

"Kemarin kasus harian kita berada di 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PPKM. Perjalanan seperti itu, harus kita ingat betapa sangat sulitnya," ujarnya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Hotel Ritz Calton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Menanti Jokowi Terbitkan Keppres Penghentian PPKM

Lantas, apakah ini merupakan waktu yang tepat untuk mengakhiri PPKM?

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan, akhir tahun ini justru menjadi ujian bagi Indonesia.

Menurut Dicky, saat ini Indonesia sedang mengalami satu gelombang Covid-19. Sementara di sisi lain, dia juga menilai Indonesia sangat lemah dalam deteksi Covid-19 dan itu bisa berbahaya. 

"Masalah dari Covid-19 ini bukan berhenti di statusnya, tapi ada potensi long Covid-19 yang akan menurunkan SDM. Maka kalau PPKM ini mau dicabut, ya tunggulah setelah Natal dan Tahun Baru (Nataru)," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (22/12/2022).

Bahkan jika melihat situasi yang terjadi di China saat ini, maka pencabutan PPKM baru bisa dilakukan dua bulan ke depan.

Namun, Dicky memberi catatan penting terkait rencana pencabutan PPKM ini.

Baca juga: Menko PMK Sebut Indonesia Sudah Siap bila PPKM Dihentikan

Menurutnya, pencabutan PPKM ini bisa dilakukan jika vaksinasi primer, khususnya pada anak-anak meningkat.

"Kemudian vaksinasi booster setidaknya 50 persen dan itu bukan hanya di lansia, tapi termasuk pekerja kesehatan atau komorbid yang masuk kategori risiko," jelas dia.

Sebab pencabutan PPKM tanpa diimbangi modal proteksi dan imunitas yang kuat akan membuat pengabaian.

Hal ini pada akhirnya berujung pada mundurnya akhir status pandemi Covid-19 yang sudah mulai terlihat di depan mata.

"Kesabaran itu yang harus dijaga," ujarnya.

"Jadi sekali lagi arah tujuan pengendalian kita adalah menuju ke terkendali. Setidaknya upaya kita tetap memperkuat modal imunitas," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Beli Pertalite di Batam Wajib Pakai Kartu 'Fuel Card' Mulai 1 Agustus

Beli Pertalite di Batam Wajib Pakai Kartu "Fuel Card" Mulai 1 Agustus

Tren
9 Fenomena Astronomi Mei 2024, Ada Hujan Meteor dan 'Flower Moon'

9 Fenomena Astronomi Mei 2024, Ada Hujan Meteor dan "Flower Moon"

Tren
Ramai soal Wilayah Indonesia Dilanda Suhu Panas di Awal Mei 2024, BMKG: Terjadi hingga Agustus

Ramai soal Wilayah Indonesia Dilanda Suhu Panas di Awal Mei 2024, BMKG: Terjadi hingga Agustus

Tren
Cerita Dante Lauretta yang Dibayar NASA Rp 16,2 Triliun untuk Cegah Asteroid Tabrak Bumi

Cerita Dante Lauretta yang Dibayar NASA Rp 16,2 Triliun untuk Cegah Asteroid Tabrak Bumi

Tren
Profil Calvin Verdonk dan Jens Raven, Calon Penggawa Timnas yang Jalani Proses Naturalisasi

Profil Calvin Verdonk dan Jens Raven, Calon Penggawa Timnas yang Jalani Proses Naturalisasi

Tren
Bisakah Suplemen Kesehatan Mencegah Kantuk Layaknya Kopi?

Bisakah Suplemen Kesehatan Mencegah Kantuk Layaknya Kopi?

Tren
Kasus Sangat Langka, Mata Seorang Wanita Alami Kebutaan Mendadak akibat Kanker Paru-paru

Kasus Sangat Langka, Mata Seorang Wanita Alami Kebutaan Mendadak akibat Kanker Paru-paru

Tren
Cara Buat Kartu Nikah Digital 2024 untuk Pengantin Lama dan Baru

Cara Buat Kartu Nikah Digital 2024 untuk Pengantin Lama dan Baru

Tren
Saat Warganet Soroti Kekayaan Dirjen Bea Cukai yang Mencapai Rp 51,8 Miliar...

Saat Warganet Soroti Kekayaan Dirjen Bea Cukai yang Mencapai Rp 51,8 Miliar...

Tren
Sejarah Tanggal 2 Mei Ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional

Sejarah Tanggal 2 Mei Ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional

Tren
7 Instansi yang Sudah Membuka Formasi untuk CASN 2024

7 Instansi yang Sudah Membuka Formasi untuk CASN 2024

Tren
BMKG: Wilayah Berpotensi Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang pada 2-3 Mei 2024

BMKG: Wilayah Berpotensi Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang pada 2-3 Mei 2024

Tren
[POPULER TREN] Daerah yang Merasakan Gempa Bandung M 4,2 | Madinah Banjir Setelah Hujan Turun 24 Jam

[POPULER TREN] Daerah yang Merasakan Gempa Bandung M 4,2 | Madinah Banjir Setelah Hujan Turun 24 Jam

Tren
Batal Menggagas Benaromologi

Batal Menggagas Benaromologi

Tren
Bukan Pluto, Ilmuwan Temukan Bukti Baru Adanya Planet Kesembilan dalam Tata Surya

Bukan Pluto, Ilmuwan Temukan Bukti Baru Adanya Planet Kesembilan dalam Tata Surya

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com