Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Sebut Cara Jaga NIK dengan Ganti Password, Ini Kata Ahli

Kompas.com - 06/09/2022, 12:30 WIB
Diva Lufiana Putri,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta masyarakat menjaga nomor induk kependudukan (NIK) untuk mencegah kebocoran data.

Hal itu diungkapkan Johny usai ramai dugaan kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia yang dijual secara online

Johnny menuturkan, NIK seharusnya diberikan untuk keperluan yang benar-benar terpercaya dan dibutuhkan.

"Sehingga harus ada tanggung jawab kita untuk jaga NIK kita sendiri," kata Johnny, dikutip dari Kompas.com, Minggu (4/9/2022).

Baca juga: Cegah Kebocoran Data, Menkominfo Minta Masyarakat Jaga NIK dan Selalu Ganti Password

Johny: OTP harus selalu diganti

Guna mencegah kebocoran data, Johnny juga meminta masyarakat untuk sering mengganti password atau kata sandi platform digital pada semua perangkat.

"One-time password itu harus selalu diganti sehingga kita bisa jaga, agar tidak bisa diterobos," ujar Johnny. 

Menanggapi pernyataan Menkominfo, pakar keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya mengatakan, tanpa diberitahu pun masyarakat mengerti bahwa NIK harus dijaga.

"Dalam konteks ini Kominfo lucu juga seperti mengajari dan memberitahu sesuatu yang memang sudah harus dilakukan," tutur dia saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/9/2022).

Kendati demikian, menurut Alfons, Kominfo seharusnya berkaca pada diri sendiri karena mengharuskan masyarakat untuk menyertakan NIK saat registrasi kartu SIM.

Ahli IT: Jadi korban masih disalahkan

Di sisi lain, Kominfo juga kurang melakukan pengawasan sehingga terjadi penyalahgunaan NIK masyarakat.

"Faktanya data NIK dan nomor telepon bocor. Dan melihat jumlah data yang bocor, di sini sumber kebocorannya bukan di masyarakat yang ceroboh memberikan NIK-nya," kata Alfons.

Melainkan, lanjut dia, lantaran pengelola data yang tidak mengamankan data dengan baik.

Dia menyayangkan tindakan para pengelola data yang seolah lepas tangan dan berbalik menyalahkan masyarakat selaku pemilik data.

Padahal dalam kasus kebocoran data, Alfons menyebut masyarakat sebagai pemilik data menderita kerugian terbesar.

"Jadi sudah menjadi korban kebocoran data terus masih juga secara tidak langsung disalahkan juga," ujar dia.

Baca juga: 1,3 Miliar Data Kartu SIM Diduga Bocor, Pengamat Sarankan Registrasi Pakai NIK Dihentikan

Halaman Berikutnya
Halaman:

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com