Inflasi dan Peluang Efek Elektoral Menuju Pemilu 2024

HARI– hari ini sepertinya semakin susah bagi kita untuk mencari berita yang optimis. Dampak krisis ekonomi dan inflasi telah begitu nyata.

Hanya sedikit berita yang mungkin bisa membuat kita sedikit optimis beberapa hari belakangan. Rasanya susah untuk membuat kita menjadi optimis menyongsong masa sulit ini.

Pemerintah bahkan kembali mengumumkan kenaikan harga BBM pada Rabu (3/8/2022). Kita tentu sudah bisa memprediksi betapa akan semakin susahnya kondisi ekonomi kita beberapa waktu ke depan.

Inflasi tertingi tujuh tahun terakhir

Padahal menurut data BPS, inflasi pada Juli 2022 bahkan telah berada pada level 4,94 persen (year on year/yoy). Tingkat inflasi ini merupakan rekor inflasi tertinggi yang kita alami dalam tujuh tahun terakhir.

Baca juga: Ekonom Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Risiko Kenaikan Inflasi ke Masyarakat

Sejatinya prosedur penanganan dan pengendalian inflasi di negara kita telah direncanakan secara berjenjang dengan demikian sistematis. Presiden Jokowi melalui Kepres Nomor 23 Tahun 2017 telah membentuk tim pengendalian inflasi nasional.

Tim tersebut terdiri dari: Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. TPIP dipimpin oleh Menko Perekonomian RI, yang beranggotakan Gubernur Bank Indonesia dan sebelas menteri lainnya yang kebijakannya dapat berpengaruh terhadap laju inflasi.

Para menteri terkait yang ditunjuk oleh presiden bertanggung jawab pada kebijakan dan langkah – langkah upaya pengendalian inflasi pada level strategis nasional.

Sedangkan TPID dipimpin oleh setiap gubernur di masing–masing provinsi dan wali kota/bupati pada masing - masing kota/kabupaten. Setiap kepala daerah bertanggung jawab terhadap implementasi upaya pengendalian laju inflasi pada masing – masing daerahnya.

TPIP dan TPID diharapkan dapat mengelola tekanan inflasi yang bukan tidak mungkin akan semakin berat dalam beberapa waktu ke depan.

Selain inflasi inti yang dipengaruhi oleh faktor fundamental, secara sistematis terdapat dua buah komponen kelompok inflasi yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inflasi nasional. Kelompok pertama adalah kelompok administered prices yang menurut Bank Indonesia mengalami peningkatan inflasi sebesar 1,17 persen (month to month/mtm) pada Juli 2022.

Kenaikan tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan rokok kretek filter akibat transmisi kenaikan cukai rokok memiliki kontribusi yang signifikan pada peningkatan inflasi kelompok ini. Intervensi kebijakan pengedalian inflasi pada kelompok ini tentu menjadi ranah dan tugas dari TPIP.

Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok volatile foods yang mengalami peningkatan inflasi sebesar 1,41 persen (mtm) pada Juli 2022, menurut BI. Kenaikan harga cabai, bawang merah, daging ayam dan ikan segar memiliki kontribusi yang signifikan pada inflasi kelompok ini.

Pengendalian inflasi pada kelompok ini lebih banyak menuntut peranan dari TPID. Kepala daerah dan pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan dan harga komoditas pangan pada daerahnya terkendali.

Baca juga: Indonesia Alami Inflasi Tertinggi sejak 2015, Apakah Bisa Resesi Lagi?

Pada masa yang sulit ini, setiap kepala daerah dan pemerintahannya dituntut untuk memiliki inisiatif dan extra effort dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Para kepala daerah tidak boleh ragu untuk melakukan intervensi kebijakan dan operasi pasar apabila dibutuhkan.

Jadi peluang tunjukkan kapabilitas demi efek elektoral

Sebenarnya walaupun dalam keadaan susah, kita musti sedikit bersyukur bahwa krisis dan kondisi yang serba tidak pasti ini terjadi menjelang tahun politik yang semakin hangat. Setidaknya masyarakat diberi kesempatan melihat dan menilai pemimpin mana yang memiliki inisiatif dan bekerja beyond the call of duty pada masa yang sulit ini.

Tentu akan menarik untuk kita cermati bersama, daerah mana yang akan menjadi daerah yang paling berhasil menahan laju inflasi. Atau kementerian mana yang terbukti bekerja keras dan kebijakannya paling efektif menahan krisis. Hasil dari upaya pengendalian inflasi ini akan dapat dinilai dari indikator yang jelas dan terukur.

Selain itu dampak dari upaya pengendalian inflasi tersebut juga akan dapat langsung dinilai dan dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat pada akhirnya dapat menjadikan momentum ini untuk ‘membuka mata’ dalam menentukan preferensi politik, tentang siapa saja pemimpin berkualitas yang layak untuk dipilih pada pemilu 2024 yang semakin dekat.

Rakyat akan dapat mengklasifikasikan mana saja pemimpin yang benar - benar bekerja sepenuh hati untuk rakyatnya atau hanya sekedar bekerja untuk mengejar popularitas.

Bagi para eksekutif di pusat maupun para kepala daerah, kondisi turbulensi ekonomi ini bisa juga dimaknai sebagai sebuah momentum politik elektoral menjelang 2024. Inflasi dan upaya pengendaliannya merupakan sebuah panggung elektoral yang menarik dan obyektif untuk menunjukkan kapabilitas dan komitmen kepada rakyat.