Vaksin Nusantara Abaikan Saran BPOM, Epidemiolog Ingatkan Bahayanya

KOMPAS.com - Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, apa yang dilakukan oleh peneliti vaksin Nusantara sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Hal ini disampaikannya merespons tim peneliti vaksin Nusantara yang tidak melakukan penghentian uji klinik.

Bahkan, sejumlah anggota DPR diketahui menjadi relawan Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto.

"Yang jelas sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Riset produk kesehatan itu masalah besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Riwayat Vaksin Nusantara, Digagas Terawan hingga Dianggap BPOM Tak Sesuai Kaidah Medis

"Kalau satu lembaga yang punya otorisasi dalam hal riset kesehatan ini diabaikan, berarti pelaku riset ini tak memahami kaidah ilmiah," lanjut dia.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan, vaksin Nusantara belum layak mendapat izin uji klinis fase II.

Dalam temuan BPOM, sebanyak 71,4 persen relawan uji klinis mengalami Kejadian Tak Diinginkan (KTD), berupa nyeri otot hingga gatal-gatal.

Selain itu, ada sejumlah syarat yang juga belum dipenuhi.

Syarat yang belum dipenuhi di antaranya adalah cara uji klinik yang baik, proof of concept, good laboratory practice, dan cara pembuatan obat yang baik.

Langkah BPOM sudah tepat

Menurut DIcky, langkah BPOM untuk tidak mengeluarkan izin uji klinis fase II sudah tepat.

Jika ada pihak yang menolak rekomendasi itu, Dicky mengatakan, pemerintah harus berani bertindak tegas karena berbahaya dan tidak memahami prosedur atau metode ilmiah.

Ia mengatakan, salah satu contoh ketidakpahaman pelaku riset di balik Vaksin Nusantara adalah melibatkan relawan yang sudah divaksin.

"Yang namanya riset uji fase I dan II itu ada metodologinya dan tidak boleh orang yang sudah divaksin dijadikan relawan, sudah tidak masuk kriteria," kata Dicky.

"Ini salah kaprah. Ini berbahaya ketika ada satu riset yang tidak merujuk dan berpedoman pada kaidah ilmiah. Namanya bukan riset, dan itu tidak bisa menjamin keamanan. Harus ada ketegasan dari pemerintah," lanjut dia.

Dicky menyebutkan, strategi pandemi harus memilih teknologi riset yang jelas dan memiliki dasar ilmiah yang kuat dalam memberikan dampak pada kesehatan masyarakat.