Apakah Istilah Pemerintah Masih Relevan di Alam Demokrasi?

Pada masa Nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan, istilah pemerintah tepat digunakan bagi penatalaksana kerajaan yang memang ditunjuk oleh raja atau ratu untuk menatalaksanakan perintah raja atau ratu.

Termasuk perintah untuk minta upeti dari rakyat bahkan menindas rakyat dengan merebut tanah, rumah, ternak sampai anak bahkan isteri rakyat.

Demikian pula ketika Nusantara dijajah oleh Belanda dan Inggris kemudian disebut sebagai Hindia-Belanda berdasar anggapan Nusantara memang termasuk wilayah India, penjajah juga layak disebut sebagai pemerintah akibat merasa berhak memerintah rakyat untuk bercocok-tanam kemudian hasil bumi dimonopoli untuk dibeli dengan harga serendah mungkin oleh pemerintah untuk dikirim ke negeri kaum penjajah.

Demikian pula ketika Hindia-Belanda dijajah oleh Jepang maka sang penjajah baru merasa berhak menyebut diri mereka sebagai saudara tua yang berhak memerintah saudara muda sekehendak pemerintah yaitu sang saudara tua.

Namun mujur tak bisa diraih malang tak bisa ditolak ternyata setelah Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia istilah pemerintah tetap digunakan oleh penguasa.

Mungkin akibat penguasa pada masa itu merasa berhak untuk main perintah terhadap sesama warga Indonesia seperti Jepang, Inggris dan Belanda pada masa ketika Indonesia masih disebut sebagai Hindia-Belanda.

Meski sebenarnya Bung Hatta mempertanyakan kelayakan istilah pemerintah. Istilah pemerintah terasa relevan pada masa Orba di mana penguasa pada kenyataan memang otoriter main perintah terhadap rakyat yang mau tidak mau harus mematuhi perintah penguasa.

Namun akibat jenuh suasana tidak demokratis maka setelah tragedi Mei 1998 muncullah para tokoh pejuang Orde Reformasi yang menghendaki Indonesia menjadi negara demokratis terbesar ke tiga di planet bumi setelah India dan Amerika Serikat.

Sebagai negara demokratis yang menyelenggarakan pemilihan umum demi memberikan kesempatan untuk rakyat memilih para wakil mereka duduk di kursi Departemen Perwakilan Rakyat serta tahta singgasana Presiden Republik Indonesia maka sebenarnya istilah pemerintah sudah tidak relevan.

Karena terasa absurd apabila rakyat Indonesia memilih para tokoh untuk main perintah terhadap rakyat yang berarti masih tetap sama saja dengan jaman kerajaan, penjajahan mau pun Orba.

Namun akibat mereka yang dipilih oleh rakyat telah telanjur de facto memegang kekuasaan untuk main perintah terhadap rakyat Indonesia agar tunduk kepada kehendak penguasa maka kini sepenuhnya tergantung pada keikhlasan serta ketulusan hati nurani penguasa untuk berkenan mengganti istilah pemerintah dengan istilah yang lebih layak seperti misalnya abdi-rakyat sesuai inti makna demokrasi sejati yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Merdeka!