Besok Coblosan, Apa yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Pilih Kepala Daerah?

KOMPAS.com - Pemungutan suara atau pencoblosan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu (9/12/2020).

Pilkada di tengah pandemi virus corona ini dilaksanakan secara serentak di 270 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 akan mematuhi protokol kesehatan.

Para pemilih diminta untuk hadir di tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020.

Pemungutan suara ini merupakan momentum masyarakat menentukan siapa sosok yang akan memimpin daerahnya untuk lima tahun ke depan.

#TemanPemilih, besok kita ke TPS yuk. Jangan lupa dan khawatir karena TPS aman selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat kamu juga selalu patuhi 3M dan gunakan hak pilihmu untuk pemimpin daerahmu..#Pemilihan2020#KPUMelayani pic.twitter.com/mUuHaMrvY8

— KPU RI (@KPU_ID) December 8, 2020

Baca juga: Salurkan Logistik Pilkada ke TPS Desa Terisolasi, Petugas Harus Tembus Hutan dan Arungi Sungai 6 Jam

Lantas, apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum memilih kepala daerah?

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto, mengatakan para pemilih harus mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memilih kepala daerah.

Pertama, rekam jejak. Agus mengatakan rekam jejak ini meliputi apakan calon yang akan dipilih pernah atau tidak terjerat kasus kejahatan, termasuk korupsi.

"Kalau pun tidak semua itu, berarti berpotensi (atau) tidak, potensi melakukan kejahatan maupun korupsi," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Kedua, integritas. Menurutnya, calon kepala daerah wajib memiliki sifat jujur karena akan menentukan nasib masyarakat dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: Besok Nyoblos, Ini Saran Epidemilog untuk Cegah Penyebaran Covid-19 di Pilkada 2020

Kriteria ketiga yang tidak kalah penting adalah profesionalitas. Artinya, masyarakat harus melihat kemampuan calon kepala daerah untuk memimpin setelah terpilih nantinya.

Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih calon hanya dari ketenaran saja, namun perlu ditelisik kemampuannya.

"Itu perlu dipertimbangkan, jangan-jangan enggak bisa memimpin tuh. Bisa memimpin karena dinastinya, ada bapaknya, ibunya, saudaranya, om, tante, yang pernah jadi pejabat, dianggap dia (calon) bisa seperti mereka, belum tentu juga," imbuhnya.

Memilih dengan objektif

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan ada dua jenis pertimbangan yang biasa dilakukan pemilih Indonesia sebelum memberikan suaranya, yakni pertimbangan subjektif dan pertimbangan objektif.  

"Pertimbangan subjektif itu lebih ke emosional biasanya. Lebih ke hal-hal seperti kesukuan, kedekatan, agama, dan jenis kelamin. Kalau objektif itu lebih ke kebutuhannya dia (pemilih) dari si kepala daerah itu," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: FSGI Minta Daerah yang Gelar Pilkada Tunda Buka Sekolah pada Januari 2021