Konflik dan Pergolakan Berkait dengan Sistem Pemerintahan

KOMPAS.com - Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan persoalan federal dan BFO (Bijeenkomset Federal Overleg).

Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoesia, masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika Indonesia menyepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dalam Perjanjian Linggarjati.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (2005) karya MC Ricklefs, berikut beberapa peristiwa pergolakan yang terjadi berkaitan dengan sistem pemerintahan:

• Pemberontakan PRRI dan Permesta

Kemunculan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia diproklamasikan pada tahun 1958.

Pemerintahan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Syarifuddin Prawiranegara dan anggotanya, yaitu Natsir, Burhanuddin Harahap, Simbolon dan Sumitro Djojohadikusumo.

Baca juga: Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Kepentingan

Latar belakang dari PRRI adalah adanya kekhawatiran yang cemas pada Soekarno dan PKI. Hingga akhinya PRRI bergabung dengan Permesta yang merupakan kaum pemberontak yang berasal dari Sulawesi.

Untuk memulihkan PRRI/Permesta, presiden mengerahkan operasi militer bernama Operasi 17 Agustus yang di dalamnya terdapat Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut di Sumatera Tengah.

• WIKIMEDIA COMMONS/Information Ministry/Davidelit Suasana Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Tanggal 17 Agustus 1950, lima tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  BFO dalam Persoalan Negara Federal

Dilansir dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI (1984) oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bijeenkomst voor Federaal Overleg atau musyawarah negara-negara bagian (federal) adalah salah satu konflik yang terjadi pada masa pemerintahan RI setelah kemerdekaan.

Faktor yang melatarbelangi konflik ini adalah kesiapan pemerintahan Republik Indonesia dalam mencapai kedaulatannya, sehingga RI harus berhadapan dengan BFO dan Belanda. Di mana persyaratan perundingan ini diawasi oleh Komisi PBB.

Baca juga: Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi

Banyak masalah saat perunding dengan BFO, karena di satu sisi pemerintah RI harus dipulihkan kekuasaannya, namun di satu sisi BFO ingin agar RI melakukan gencatan senjata dan pemerintahan RI dikembalikan ke Yogyakarta.

Masalah ini kemudian berakhir dengan posisi BFO yang semakin berpihak pada RI. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara RI, BFO serta Belanda di bawah pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kesepakatan tersebut adalah:

• Pengembalian RI ke Yogyakarta
• Konferensi Meja Bundar diusulkan di Den Hag
• Penghentian permusuhan RI dengan Belanda akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta

Baca juga: Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri (1948-1965)