Proyek Tol Lingkar Pekanbaru Lalui Tanah Lunak, HK Siapkan Teknologi Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) melalui PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) segera membangun Jalan Tol Ruas Rengat–Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru (Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru).

Namun dalam pelaksanaan proyek jalan tol sepanjang 30,57 km ini, terdapat tantangan berupa kondisi tanahnya lunak.

Untuk mengatasi masalah ini, Hutama Karya akan menggunakan teknologi Prefabricated Vertical Drain (PVD) dan preloading di struktur tanah timbunan dalam pelaksanaan proyek.

Kemudian juga akan menggunakan konstruksi pile slab di atas tanah lunak dengan kedalaman lebih dari 10 meter.

Pembangunan jalan tol ini nantinya juga akan didukung oleh sejumlah penggunaan digital construction, seperti Building Information Modelling (BIM) dan Light Detection and Ranging (LiDAR).

Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, efisien, serta tepat mutu.

Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengatakan, penandatanganan kontrak proyek akan dilakukan pada akhir bulan Agustus atau awal bulan September 2023 mendatang.

"Kita berharap dengan terhubungnya konektivitas infrastruktur jalan tol ini dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan Provinsi Riau menjadi epicentrum Sumatera," ujar Koentjoro.

Baca juga: Lintasi Tol JORR yang Terintegrasi Jagorawi, Segini Tarif Terbarunya

Tol ini akan terkoneksi dengan tiga ruas JTTS, yakni Tol Ruas Rengat–Pekanbaru, Ruas Pekanbaru–Bangkinang, dan Ruas Pekanbaru–Dumai.

Jalan tol yang ditargetkan selesai dan dioperasikan pada akhir tahun 2024 tersebut juga dapat meningkatkan arus pelayanan distribusi barang serta jasa dari arah Sumatera Barat menuju ke Riau.

Kemudian diharapkan bisa mengurai kemacetan dalam Kota Pekanbaru karena kendaraan logistik dari arah Sumatera Barat menuju Sumatera Utara sudah dapat langsung toll-to-toll.

Serta, memudahkan konektivitas ke berbagai tempat pariwisata, salah satunya adalah Candi Muara Takus.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin menjelaskan, saat ini proses pengadaan lahan sedang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Tidak hanya mendukung distribusi logistik, jalan tol ini juga dapat menunjang mobilitas masyarakat," ucap Febry.