Ini Langkah Pemerintah Atasi Tingginya "Backlog" Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan akan rumah layak huni di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Hingga saat ini, tercatat backlog perumahan mencapai angka 12,71 juta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56 persen menjadi 70 persen pada tahun 2024.

Namun demikian, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah karena pertumbuhan keluarga baru yang tinggi.

Baca juga: Menteri Basuki Berharap Bank BTN Turut Awasi Kualitas Rumah Subsidi

“Tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia adalah angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,71 juta unit. Sementara pertumbuhan keluarga baru mencapai 700 ribu hingga 800 ribu per tahun,” ungkap Menteri Basuki dalam sambutan tertulis yang dibacakan saat Acara Akad Massal Serentak KPR Bank BTN dan Pembukaan Rangkaian Hari Perumahan Nasional 2023, Tangerang, Selasa (8/8/2023).

Menurutnya, selama sembilan tahun terakhir, mulai dari 2015 hingga 2023, pemerintah telah melakukan percepatan pembangunan perumahan bagi seluruh masyarakat melalui Program Sejuta Rumah (PSR).

Mulai dari tahun 2015 hingga 2022, angka capaian PSR cukup memuaskan, yaitu mencapai 7,98 juta unit. Sedangkan capaian tahun 2023 hingga bulan Juli sebanyak 480.438 unit.

Baca juga: Nih Tiga Provinsi yang Warganya Banyak Tinggal di Rumah Layak Huni

Kementerian PUPR juga terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, serta mendukung penyediaan hunian bagi ASN, TNI dan POLRI di Ibu Kota Nusantara.

“Kami juga telah memberikan dukungan fasilitasi pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka, dan lainnya,” tambah Basuki.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah ini, harus ada kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

“Target yang banyak itu tidak bisa diselesaikan oleh semata-mata pemerintah pusat saja tapi juga oleh pemerintah daerah,” ujar Iwan.

Dikatakan, pengurangan backlog rumah tersebut tak hanya berasal dari penyediaan rumah swadaya. Masyarakat dinilai masih memiliki potensi untuk membangun rumah sendiri dengan subsidi dari pemerintah.

“Kita berharap adanya sinergi dan kolaborasi ini kita bisa percepat kekurangan backlog perumahan ini,” tandas Iwan.