Mengupas 6 Strategi Pemerintah Atasi Backlog 12 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah dan perhatian Pemerintah untuk mengatasinya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, jumlah backlog kepemilikan rumah sebanyak 12,7 juta. Terdiri dari 10 juta atau 79 persen berada di perkotaan, dan 2,7 juta atau 21 persen di pedesaan.

Terkait masih tingginya angka backlog itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, program penyediaan perumahan masih memerlukan kontribusi dari semua pemangku kepentingan.

"Bukan hanya dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah saja, akan tetapi memerlukan kolaborasi dengan pihak swasta maupun perbankan," ujarnya dalam rilis pers, Sabtu (20/08/2022).

Akan tetapi menurut dia, Pemerintah telah berupaya meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian Program Sejuta Rumah melalui beberapa strategi.

Pertama, menyediakan Program Bantuan Perumahan yang terdiri dari pembangunan Rumah Susun Sewa bagi MBR, pembangunan Rumah Khusus terutama pada kawasan remote dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus.

Serta pembangunan Rumah Swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Baca juga: Peringati Hapernas 2022, Menteri PUPR Sebut Penyediaan Perumahan Rakyat Jadi Tanggung Jawab Negara

Adapun target pembangunan perumahan pada Tahun Anggaran 2022 meliputi pembangunan Rumah Susun sebanyak 12.787 unit, Rumah Khusus sebanyak 2.300 unit, BSPS sebanyak 118.960 unit, serta Bantuan PSU Perumahan sebanyak 20.530 unit.

Strategi kedua, Pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan pada Tahun Anggaran 2022.

Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target sebanyak 200.000 unit, dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 22.000 unit.

Ketiga, Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan kemudahan perizinan untuk percepatan pembangunan perumahan.

Antara lain PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Lalu, PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Surat Edaran Bersama (SEB) empat Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Serta, Permen PUPR Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun.

Selanjutnya strategi keempat, Pemerintah mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi terbaru dalam pembangunan perumahan yang lebih efisien.

Baca juga: Pemerintah Akui Ada Kesalahan Penerapan Program Perumahan