Korpri Usulkan Sistem Perumahan ASN seperti di Korea Selatan, Ini Tanggapan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Korpri Nasional (DPKN), Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, Pemerintah Indonesia bisa mengadopsi sistem perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan di Korea Selatan.

Jelasnya, Pemerintah Korea Selatan menyewakan apartemen kepada ASN muda dalam jangka waktu 5 tahun.

Pada akhirnya uang sewa tersebut dikembalikan kepada penyewa untuk dapat dimanfaatkan sebagai uang muka rumah mereka nanti.

"Ini sangat menarik dan saya rasa pasti akan diminati oleh ASN muda di Indonesia," papar Zudan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta pada Rabu (21/6/2023).

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna membuka peluang skema perumahan ASN di Korea Selatan untuk diterapkan di Indonesia.

"Bisa saja, jadi skema itu banyak sekali dan itu salah satu di Korea seperti itu. Dan konsep rental di Malaysia juga ada," ucap Herry dalam kesempatan yang sama.

Saat ini Pemerintah juga masih menggodok konsep sistem perumahan ASN muda yang tepat dan sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Tapi harganya tentu harga yang bisa menutup biaya operasionalnya. Karena mereka punya kemampuan sebenarnya," imbuh Herry.

Baca juga: Kenaikan Harga Rumah Subsidi Pengaruhi Target FLPP

Di sisi lain, Herry mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkolaborasi menuntaskan backlog perumahan.

Pemda diharapkan memiliki data jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah, lalu diklasifikasikan mana yang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan non-MBR.

Berangkat dari data yang ada, Pemerintah akan menyusun skema perumahan seperti apa yang cocok untuk ASN MBR dan non-MBR.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menyebut saat ini ada 4 juta orang ASN.

Sementara 10 persen di antaranya atau sekitar 400.000 orang ASN merupakan MBR dengan 48.000 orang berminat memiliki rumah.

"Kuncinya adalah kita melalukan pendataan, jadi 4 juta itu kita ingin tau siapa yang belum punya rumah, siapa yang sudah punya rumah," jelas Adi.