Hungaria Investasi Penuh MLFF, Tak Ada Sepeser Pun Uang Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Hungaria menginvestasikan dana senilai 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 4,4 triliun untuk proyek transaksi tol non-tunai nirsentuh tanpa sentop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.

Milestone berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) ini dikerjakan oleh PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF.

Direktur Utama PT RITS Atilla Keszeg mengatakan, proyek ini dilaksanakan dengan investasi penuh sehingga Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepeser pun.

"This project is costing nothing in Indonesia and costing a lot Hungary," jelas Atilla dalam media gathering PT RITS di Kantor Kedutaan Besar Hungaria di Jakarta, Kamis (15/6/2023).d

Investasi ini masuk dalam upaya bilateral antara Indonesia dan Hungaria yang telah berjalan baik selama ini.

Skema pembiayaan proyek menggunakan retribusi tarif yang dibayarkan pengguna jalan tol sebagai alat pelunasan proyek.

Baca juga: Roatex Bantah Teknologi MLFF Hungaria Bakal Rugikan Indonesia

Atilla berkeyakinan proyek berskema Design-Build-Finance-Operate-Transfer (DBFOT) dengan masa konsesi 9 tahun ini akan membawa Indonesia sebagai salah satu negara pengguna teknologi pembayaran jalan tol paling mutakhir di Asia Tenggara.

MLFF ditarget mampu menghilangkan kemacetan dan antrean di gerbang tol (GT) hingga meningkatkan keuntungan operator jalan tol.

Awalnya, skema MLFF direncanakan bakal mulai diterapkan di Jalan Tol Bali-Mandara pada 1 Juni 2023.

Informasi mengenai batalnya uji coba MLFF pertama kali dikemukakan oleh Mantan Direktur Utama PT RITS, Musfihin Dahlan.

Jelas Musfihin, ada sederet masalah yang menyebabkan MLFF batal diuji coba sesuai jadwal.

Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan MLFF tetap dilanjutkan.

"Ya lanjut terus, itu kan (masalah) internal saja," papar Basuki kepada media di Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).