Mulai Tahun 2023, Pekerja Sektor Informal Bisa Beli Rumah dengan Skema Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai upaya untuk mengatasi backlog rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Inovasi pembiayaan perumahan ini dilakukan bersama para pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Namun ada kabar gembira khususnya bagi MBR yang bekerja di sektor informal dan ingin membeli rumah sendiri.

Melansir laman resmi Kementerian PUPR, Jumat (30/12/2022), pada tahun 2023 mendatang Kementerian PUPR akan memberikan skema seperti rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing untuk MBR yang bekerja di sektor informal.

Selain itu, ada juga langkah untuk mengarahkan masyarakat perkotaan tinggal di hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO).

Selanjutnya, generasi milenial akan diarahkan ke skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career.

"Tahun 2023 kami akan fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal melalui saving plan dengan BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah apabila menabung selama 3-6 bulan di Tapera," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna usai Rapat Kerja Komite Tapera yang dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (28/12/2022).

Baca juga: 90 Rumah Subsidi di Kawasan Penyangga IKN Dapat Bantuan PSU Rp 473,27 Juta

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kepesertaan Tapera dari pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah ditargetkan mencapai 30.000 pada tahun 2023.

"Para pekerja mandiri bisa bekerja sama dengan komunitas, bisa juga dengan data BPJS Ketenagakerjaan, di mana jumlah pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 5 juta orang bisa menjadi target kepesertaan di Tapera," tuturnya.

Bantuan pembiayaan perumahan yang dialokasikan pada tahun 2023 senilai Rp 30,38 triliun untuk 230.000 unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya.

Baca juga: Kementerian PUPR Tak Lagi Lanjutkan Program BP2BT, Apa Alasannya?

Alokasi anggaran tersebut adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah.

Alokasi dana FLPP tahun 2023 sebesar Rp 25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah.

Sedangkan alokasi dana Tapera sebesar Rp 0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit.