HK Bantu Perbaikan Sarana Ibadah Warga di Sekitar Tol Padang-Sicincin

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) memberikan bantuan ratusan juta rupiah untuk perbaikan sarana ibadah Masjid Raya Kampung Baru di Kota Pariaman dan Mandi Cuci Kakus (MCK) Masjid Taqwa Ronah di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Tidak hanya perbaikan Masjid, perseroan juga memberikan bantuan bentor dan peralatan usaha bagi Kelompok Usaha Bersama Maju Basamo Kecamatan Mandiangin-Kota Bukittinggi.

Selain itu, bantuan dana pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan mobile kepada PAUD Karimah Qur'anic School di Kota Payakumbuh, Sumbar.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, lokasi penerima bantuan itu dipilih karena berdekatan langsung dengan proyek Jalan Tol Padang-Sicincin.

“Sederet bantuan sarana prasarana yang telah disalurkan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Hutama Karya atas dukungan dari masyarakat sekitar dalam pembangunan Jalan Tol-Trans Sumatera (JTTS) yang sedang digarap oleh perusahaan saat ini," katanya dalam rilis, Kamis (2/6/2022).

Tjahjo menambahkan, bantuan sarana ibadah dan infrastruktur pendidikan menjadi ciri khas perusahaan.

Baca juga: Hutama Karya Borong 4 Penghargaan Digital Konstruksi, Ini Kategorinya

Tujuannya, agar sarana ibadah dan infrastruktur pendidikan ini dapat menunjang berbagai aktivitas.

Kemudian, kegiatan antar umat beragama, serta sebagai fasilitas pendukung Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui pendidikan berkualitas.

“Semoga melalui bantuan ini, sarana dan prasarana ibadah di atas dapat menjadi lebih baik,
lebih nyaman, serta meningkatkan kapasitas jamaahnya sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas dan kegiatan ibadah masyarakat sekitar," tutur Tjahjo.

Seluruh rangkaian kegiatan TJSL yang dilakukan oleh Hutama Karya di Sumar telah mengacu pada ISO 26000.

Selain itu, Sustainable Development Goal (SDGs) Nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas, Nomor 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan Nomor 11 tentang Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.