Militer Sudan dan RSF Teken Deklarasi Lindungi Warga Sipil

KHARTOUM, KOMPAS.com - Pihak-pihak yang bertikai di Sudan, yakni Militer Sudan dan pasukan Rappid Support Forces (RSF) menandatangani komitmen tentang pedoman untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan diberikan terhadap warga sipil pada Kamis (11/5/2023) malam.

Seorang pejabat AS yang terlibat dalam pembicaraan tersebut mengatakan, perwakilan militer dan pasukan paramiliter di Sudan yang telah bertempur sejak 15 April 2022 telah menandatangani perjanjian di kota Jeddah, Arab Saudi, tentang deklarasi komitmen untuk melindungi warga sipil Sudan.

Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak secara umum untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, mengizinkan pemulihan listrik, air, dan layanan dasar lainnya, menarik pasukan keamanan dari rumah saki, serta mengatur penguburan dengan layak bagi orang mati.

Baca juga: Militer Sudan dan RSF Sepakat Gencatan Senjata 7 Hari Mulai Besok

Sementara, disebutkan bahwa, negosiasi masih berlangsung untuk mencapai gencatan senjata sementara baru guina membiarkan masuknya bantuan, dengan usulan menghentikan pertempuran di Sudan selama 10 hari.

"Ini bukan gencatan senjata. Ini adalah penegasan kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlakuan terhadap warga sipil dan kebutuhan untuk menciptakan ruang bagi kemanusiaan untuk beroperasi," kata pejabat itu.

"Kami berharap, dengan hati-hati, kesediaan mereka untuk menandatangani dokumen ini akan menciptakan momentum yang akan memaksa mereka menciptakan ruang untuk membawa pasokan bantuan," tambahnya, sebagaimana dikutip dari AFP.

Baca juga: RSF Dituding Tembak Pesawat Turkiye yang Lakukan Evakuasi di Sudan

Namun, dia mengatakan, kedua belah pihak masih berada di posisi "cukup berjauhan" dalam diskusi perdamaian..

Dia menyuarakan harapan bahwa komitmen kemanusiaan juga akan meyakinkan para pemberi bantuan.

Program Pangan Dunia PBB menyampaikan, makanan bernilai jutaan dollar AS telah dijarah di Khartoum.

Dalam catatan, utusan dari para jenderal yang bertikai, yakni panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan komandan paramiliter Mohamed Hamdan Daglo telah bertemu sejak Sabtu pekan lalu di Jeddah untuk melakukan "pembicaraan pra-negosiasi" dengan partisipasi Amerika Serikat dan PBB.

Pejabat tinggi bantuan PBB, Martin Griffiths, telah menguraikan usulan di Jeddah di mana kedua belah pihak akan menjamin perjalanan yang aman untuk bantuan kemanusiaan.

Baca juga: Sama-sama Yakin Bisa Menang, Tentara Sudan dan RSF Ogah Negosiasi