Perempuan Dilarang Bekerja, 3.300 Staf PBB Afghanistan Diam di Rumah

BRUSSEL, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan 3.330 pria dan wanita Afghanistan yang dipekerjakannya tinggal di rumah selama hari kedua pada Kamis (6/4/2023).

Ini terkait larangan Taliban terhadap staf wanita PBB yang bekerja di negara itu. PBB terus mendesak agar keputusan itu dibatalkan.

Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat tentang tindakan Taliban dan mendorong seruannya agar larangan itu dibatalkan.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] Mata Uang Rusia dan China | PBB Syok Polisi Israel Serang Masjid Al-Aqsa

Dilansir dari Associated Press, Juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kembali desakan PBB bahwa semua staf PBB diperlukan untuk memberikan bantuan yang menyelamatkan nyawa jutaan orang.

Mereka menekankan lagi bahwa perempuan Afghanistan tidak akan digantikan oleh laki-laki.

Dia juga mengatakan PBB tidak ingin masuk ke dalam situasi di mana ia menggantikan perempuan Afghanistan dengan perempuan internasional, yang tidak dilarang bekerja di negara itu.

Dia menjelaskan bahwa secara budaya selalu lebih baik jika warga negara dari suatu negara memberikan bantuan kepada penduduk lokal mereka.

PBB memiliki sekitar 3.900 staf di Afghanistan, termasuk sekitar 3.300 warga Afghanistan dan 600 personel internasional.

Totalnya juga termasuk 600 wanita Afghanistan dan 200 wanita dari negara lain.

Pada pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB tentang pelarangan Taliban, para anggota diberi pengarahan oleh perwakilan khusus sekretaris jenderal untuk Afghanistan, Roza Otunbayeva

Baca juga: PBB Syok Polisi Israel Serang Masjid Al-Aqsa, Tukiye Sebut Garis Merah Telah Dilanggar

Dia memimpin pembicaraan Rabu dengan menteri luar negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, untuk menyerukan pembalikan keputusannya.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia, presiden dewan saat ini, mengatakan kepada wartawan sesudahnya bahwa semua orang terkejut dengan keputusan yang dibuat Taliban.

“Pertanyaannya adalah bagaimana mendekatinya, dan kami sepakat untuk mengerjakan sebuah produk dari dewan … yang akan berguna dan seimbang,” katanya.

Baca juga: Rusia Jabat Presidensi Dewan Keamanan PBB, Ukraina: Tak Masuk Akal

Wakil duta besar AS Robert Wood mengatakan pemerintahan Biden melihat larangan itu pada dasarnya sebagai upaya lain oleh Taliban untuk menghapus perempuan dan anak perempuan Afghanistan dari masyarakat.

PBB menyebut larangan itu sebagai pelanggaran hak-hak perempuan yang tak tertandingi, melanggar hukum menurut hukum internasional, dan tidak dapat diterima oleh organisasi internasional beranggotakan 193 orang itu.

Keputusan Taliban mendapat kecaman dari organisasi paling terkenal di dunia dan pada hari Kamis lebih dari selusin pakar PBB juga menuntut pencabutan segera larangan di seluruh negeri terhadap perempuan Afghanistan yang bekerja dengan PBB.

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-402 Serangan Rusia ke Ukraina: Tuan Rumah DK PBB | Pesanan ke Polandia

Ini termasuk penyelidik khusus PBB untuk hak asasi manusia di Afghanistan.