70 Tentara Paramiliter Pakistan Tidak Digaji karena Tolak Vaksin Covid-19

QUETTA, KOMPAS.com - Sebuah provinsi di Pakistan tidak menggaji 70 tentara paramiliter, karena menolak disuntik vaksin Covid-19, kata para petugas terkait.

Puluhan tentara itu diskors di provinsi Balochistan pada Rabu (30/6/2021), setelah peringatan tertulis dan permintaan lisan berulang-ulang untuk divaksin, kata Habib Ahmed Bangalzai, petugas senior setempat.

"Mereka juga tidak akan mendapatkan gajinya," tambah Bangalzai dikutip dari AFP.

Baca juga: 2.500 Orang di India Jadi Korban Vaksin Covid-19 Palsu

Pasukan dari Balochistan Levies, pasukan paramiliter yang membantu polisi dalam penegakan hukum, memiliki kontak langsung dengan masyarakat, kata dia.

Wali Breach, pejabat senior pemerintah lainnya, membenarkan hukuman tersebut.

Langkah itu dilakukan setelah pemerintah nasional menyarankan semua pegawai untuk divaksin.

Otoritas Balochistan pada Kamis (1/7/2021) menerapkan larangan orang yang tidak divaksinasi memasuki kantor pemerintah, taman umum, pusat perbelanjaan, dan transportasi publik.

Baca juga: Ditolak Palestina, Vaksin Pfizer Hampir Kedaluwarsa Israel Akan Ditawarkan ke Negara Lain

Peluncuran vaksinasi nasional Pakistan telah ditingkatkan dalam beberapa pekan terakhir, dengan lebih dari 350.000 dosis diberikan hampir setiap hari.

Hampir 16 juta dosis telah diberikan hingga saat ini, dengan China memasok sebagian besar vaksinnya.

Akan tetapi kekhawatiran tentang efek samping, ditambah dengan informasi yang salah bahwa vaksin menyebabkan kemandulan atau kematian dalam waktu dua tahun, telah memicu keraguan.

Sementara itu di ibu kota Islamabad, warga Pakistan yang ingin bekerja di luar negeri pekan ini memprotes kurangnya stok vaksin AstraZeneca dan Pfizer, mengintat itu menjadi syarat masuk bagi sebagian besar negara Teluk.

Baca juga: 99,5 Persen Orang Meninggal karena Tidak Vaksin Covid-19