Tolak Berunding, Korea Utara Ancam Tingkatkan Jumlah Pasukan Militer di Zona Demiliterisasi

PYONGYANG, KOMPAS.com - Pada Rabu (17/6/2020), Korea Utara mengancam akan meningkatkan kehadiran pasukan tentaranya di daerah demiliterisasi, sehari setelah peledakan kantor penghubung Korut-Korsel yang meningkatkan kritik tajam dari Seoul.

Dilansir media Perancis AFP, Korea Utara menolak tawaran dari Presiden Korea Selatan, Moon Jae In untuk mengirim utusan agar melakukan perundingan.

Kim Yo Jong, adik dari pemimpin tertinggi Korea Selatan, Kim Jong Un menyebut undangan dari Korea Selatan itu tidak bijaksana dan membahayakan, sebagaimana dilansir Kantor Berita Resmi KCNA.

Baca juga: Korea Selatan Minta Korea Utara Pegang Teguh Perjanjian

Seoul membalas mengutuk Kim Yo Jong dengan menyebut ucapan wanita itu 'tidak masuk akal' dan 'sangat kasar'.

Sementara itu Juru bicara Gedung Biru, Yoon Do Han mengatakan, "Kami peringatkan, kami tidak akan lagi menoleransi tindakan dan ucapan tak masuk akal dari Korea Utara."

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan ancaman Korea Utara akan merusak beberapa perjanjian antar Korea.

Baca juga: Ancam Korea Selatan, Korea Utara Bakal Kirim Militer ke Perbatasan

"Pihak Korea Utara sudah pasti akan bertanggung jawab atas berbagai tindakan yang dilakukan," demikian salah satu bunyi perjanjian tersebut.

Peledakan kantor penghubung di kawasan Industri Kaesong, tepat di seberang perbatasan di wilayah utara terjadi setelah Pyongyang mengecam keras Seoul tentang aktivitas para pembelot yang menyebarkan propaganda anti-Pyonyang dan Kim Jong Un.

Kegiatan di kantor itu sendiri telah ditangguhkan selama berbulan-bulan karena pandemi virus corona.

Hubungan antar-Korea juga terhenti sejak gagalnya pertemuan puncak tahun lalu antara Korut dengan Amerika Serikat di Hanoi.

Baca juga: Korea Utara Ledakkan Kantor Penghubung dengan Korea Selatan di Kaesong

Ketegangan meningkat

Para pengamat mengatakan Korut saat ini mungkin tengah berupaya membuat krisis untuk meningkatkan tekanan pada Korsel agar mengekstraksi konsesi.

Dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita resmi KCNA, seorang juru bicara militer Korut mengatakan akan mengerahkan unit tingkat resimen ke kawasan wisata Gunung Kumgang dan kompleks Kaesong.

Di Kompleks Kaesong, di mana kantor penghubung masih berdiri sampai Selasa kemarin, Perusahaan-perusahaan Korea Selatan mempekerjakan para pekerja dari Korea Utara, membayar Pyongyang atas tenaga kerja mereka dalam peraturan yang memberi keuntungan pada pihak berwenang.

Baca juga: Korea Utara ke Korea Selatan: Hentikan Omong Kosong soal Denuklirisasi

Juru bicara militer Korut juga mengatakan penjagaan pos-pos yang telah ditarik dari zona demiliterisasi di bawah perjanjian antar-Korea pada 2018 akan dibentuk kembali "untuk memperkuat penjagaan di garis depan".

Sejak awal Juni, Korea Utara telah mengeluarkan serangkaian kecaman pedas terhadap Korea Selatan atas selebaran anti-Pyongyang yang dikirim pembelot Korut yang diterbangkan melalui balon plastik.

Selebaran itu mengkritik pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un karena pelanggaran hak asasi manusia dan ambisi nuklirnya.

Baca juga: Adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, Gulirkan Ancaman terhadap Korea Selatan

Ada pun Presiden Korea Selatan, Moon Jae In yang telah lama mendukung keterlibatan dengan Korut yang bersenjata nuklir, disebut tidak realistis oleh para pengkritiknya karena cara pendekatannya itu.

Kedua Korea secara teknis tetap berperang setelah permusuhan dalam Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953 tetapi bukan perjanjian damai.

Kedua Korea secara teknis masih dalam kondisi perang pasca gencatan senjata pada 1953 yang tidak berakhir dengan perjanjian damai.