Heran Biaya UKT Meroket, Komisi X: Anggaran Pendidikan dari APBN Besar

KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai aneh biaya kuliah atau uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi melonjak cukup signifikan.

Padahal, menurut Syaiful, pemerintah sudah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) cukup besar untuk dunia pendidikan.

Huda menjelaskan bahwa Indonesia telah menerapkan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan.

Baca juga: Kenaikan UKT Bisa Menghambat Visi Indonesia Emas 2024

Menurutnya, tahun ini saja pemerintah mengeluarkan dan sebesar Rp 665 triliun dari APBN untuk dialokasikan membiayai pendidikan.

“Maka agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik kian hari meroket, padahal alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga relatif cukup besar," kata Syaiful dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (17/5/2024).

Oleh karena itu, Komisi X DPR kata Syaiful, akan membuat Panitia Kerja (Panja) Biaya pendidikan untuk memastikan biaya pendidikan di Indonesia tetap terjangkau.

Syaiful mengatakan, pada Panja Biaya Pendidikan, Komisi X akan memanggil stakeholder pengelola anggaran pendidikan seperti Kementerian Keuangan.

Kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud Ristek, Bappenas, hingga pemerintah daerah dengan harapan, bisa diketahui faktor-faktor yang membuat biaya pendidikan di Indonesia semakin mahal.

Panja juga akan mencari tahu apakah semua lembaga yang mengelola anggaran pendidikan sudah sesuai kebutuhan di lapangan atau memang ada perlu perbaikan.

Baca juga: Puluhan Calon Mahasiswa Batal Masuk Universitas Riau karena UKT Naik

"Baik terkait pola distribusi, pola pengelolaan, hingga penentuan sasaran," ujarnya.

Politisi PKB ini menegaskan Panja Biaya Pendidikan merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan anggaran pendidikan oleh pemerintah.

Menurutnya, Panja Biaya Pendidikan akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan efisien.

“Kami berharap hasil atau rekomendasi dari Panja Biaya Pendidikan ini menjadi asumsi dasar pengelolaan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025," ungkapnya.

"Dengan demikian tahun depan kita sudah bisa punya skema pengelolaan biaya pendidikan yang bisa memastikan layanan pendidikan murah dan berkualitas," pungkas dia.