Kemenpan-RB: 22 Persen Formasi ASN Nasional untuk Guru di Daerah

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membuka kebijakan formasi khusus pengadaan tenaga pendidikan dan kesehatan pada rekrutmen tahun 2024.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, dari total kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.

"Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22,45 persen untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah," kata Anas, dikutip dari laman resmi PAN-RB, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Syarat Masuk dan Jurusan IPDN 2023, Lulus CPNS Gaji Bisa Rp 20 Juta

Anas menjelaskan, kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207.247 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis.

Sedangkan 221.936 kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka lowongan untuk guru, tenaga Kesehatan, serta tenaga teknis.

Sementara untuk kebutuhan instansi daerah sebesar 483.575 CPNS lowongan teknis, serta 1.383.758 kebutuhan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Anas menambahkan, usulan formasi CPNS sudah ditutup pada akhir Januari lalu, per saat ini, sudah ada usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru.

Sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS, Sedangkan 155.151 usulan PPPK diajukan oleh 467 instansi daerah.

"Kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Syarat Nilai Rapor dan Ijazah Masuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara

Anas mengatakan, sejak tahun 2021, Kementerian PAN-RB sudah menetapkan formasi guru lebih dari 50 persen dari jumlah formasi nasional.

Sebagai upaya pemenuhan satu juta guru usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian PAN-RB berhasil meningkatkan tingkat keterisian formasi guru menjadi di atas 78 persen.

Menteri Anas juga berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang targetnya rampung pada akhir tahun ini.

"Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di BKN," jelas Anas.