Komisi X DPR Akan Bahas Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol dengan Kemendikbud

KOMPAS.com - Komisi X DPR RI akan membahas polemik terkait pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) melalui pinjaman online (Pinjol) dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Selain membahas polemik tersebut, Komisi X juga akan membahas kemungkinan adanya skema pinjaman dana tanpa bunga atau student loan.

"Akan segera membahas permasalahan tersebut dengan Kemendikbudristek dan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan," kata Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Bayar Kuliah Pakai Pinjol, Komisi X DPR: Dunia Pendidikan Bukan Ladang Bisnis

Hetifah juga menyayangkan adanya perguruan tinggi yang menyediakan sistem pembayaran lewat pinjol. Menurut dia, kondisi tersebut sangat memprihatinkan.

"Kami merasa prihatin bahwa banyak sekali mahasiswa kita yang memiliki potensi tetapi tidak bisa mampu memenuhi kewajibannya di dalam membayar uang kuliah," ujarnya.

Oleh karena itu, Hetifah menyarankan beberapa solusi untuk mencegah mahasiswa bayar UKT menggunakan pinjol.

Solusi itu antara lain, membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bisa membayar UKT bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Pemberian KIP Kuliah, lanjut Hetifah, juga harus diberikan lebih tepat sasaran agar dana yang dikeluarkan negara bisa dipergunakan dengan maksimal.

"Kita harus membuat satu kebijakan yang lebih bijak lagi seperti KIP kuliah tentu saja mungkin proporsinya harus ditambah lebih tepat sasaran lebih tepat guna dan juga nilainya disesuaikan dengan nilai UKT," tuturnya.

Baca juga: Pakar: Student Loan Bisa Jadi Solusi Cegah Mahasiswa Terjerat Pinjol

Solusi lainnya, tambah Hetifah, pemerintah bisa menyediakan skema semacam student loan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah.

Sehingga, mahasiswa yang kesulitan membayar UKT dapat memanfaatkan kredit tersebut.

"Dulu waktu saya di ITB kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak merasa khawatir bisa putus di tengah jalan hanya karena masalah biaya atau ekonomi," pungkas Hetifah.