Kemendikbud: Pendidikan Vokasi Sejalan dengan Pembangunan Ekonomi

KOMPAS.com - Plt. Direktur Kemitraan dan Penyelerasan Dunia Usia dan Dunia Industri (Mitras Dudi) Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, Uuf Brajawidagda menyatakan, pendidikan vokasi perlu relevan dengan pembangunan ekonomi.

Saat ini, pendidikan vokasi di Indonesia mencakup sekitar 14.000 SMK, 2.000 program studi vokasi, dan 273 Politeknik dan Akademi Komunitas, dan 17.000 lembaga pelatihan dan kursus.

Baca juga: 79 Perguruan Tinggi Vokasi Telah Ikuti Program Competitive Fund

"Kehadiran lembaga vokasi ini dapat dikaitkan dengan agenda pembangunan ekonomi, sehingga stay relevan dengan agenda ekonomi nasional dan daerah," ungkap dia dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Menurut Uuf, Kemendikbud mencoba membuka sekat-sekat pendidikan vokasi dalam tiga tahun terkahir ini.

"Lembaga kursus dan pelatihan memiliki program PKK dan PKW, di level SMK ada SMK Pusat Keunggulan dan pemadanan dukungan, hingga di peguruan tinggi vokasi ada matching fund," jelas Uuf.

Ada juga program lain dengan membuat ekosistem kemitraan di daerah.

"Jadi, Mitras DUDI mendorong pemanfataan sekat-sekat yang makin terbuka di satuan pendidikan untuk menjadi kemitraan di daerah guna menggali potensi di daerah sehingga bisa berkontibusi di daerah," ucap Uuf.

Dia menyebut, tantangan pendidikan vokasi makin menarik dan berkualitas untuk ke depannya, seperti di Singapura, politeknik diakui sebagai "saos rahasia ekonomi".

Direktur Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam mengatakan untuk menjadi negara maju, Indonesia harus meningkatkan pendapatan per kapita di atas 13.000 dollar AS, dari saat ini masih 4.000 dollar AS.

"Tidak mudah untuk meningkatkan menjadi negara maju karena dibutuhkan pertumbuhan ekonomi luar biasa. Untuk jadi negara maju butuh pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen selama 10-15 tahun ke depan Selama era Presiden Jokowi, pertumbuhan rata-ratal 5 persen," jelas Pieter.

Agar bonus demografi mendukung pertumbuihan ekonomi, sambung Piter, harus ada lapangan pekerjaan yang cukup, jangan terjadi ledakan pengangguran.

Baca juga: 14 Kampus Swasta Terbaik di Indonesia Versi QS AUR 2024

Tiap pertumbuhan ekonomi satu persen menyerap sekitar 250.000 angkatan kerja. Jika lima persen, berarti hanya sekitar 1,25 juta lapangan kerja formal.

Padahal, pertumbuhan angkatan kerja mencapai tiga juta. Bahkan, lembaga Demografi UI mengatakan sudah empat juta.

Piter meyakini pendidikan vokasi yang mengutamakan skills akan mendukung pemanfaatan bonus demografi. Namun, perlu dipastikan skills yang dimiliki lulusan selaras dengan industri.

Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal mengatakan keselarasan atau link and match pendidikan vokasi dan industri harus diwujudkan.

Pendidikan vokasi harus memastikan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir analitis, siap untuk terus dilatih atau terus belajar, dan kuat dalam softskills yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Baca juga: 3 Hal Penting yang Harus Ayah Lakukan dalam Mengasuh Anak

"Karena itu, perlu untuk dipetakan mana yang menjadi tanggung jawab institusi pendidian, transisi dari pendidikan ke dunia kerja, dan ketika di dunia kerja," tutup Fasli.