Pendidikan Vokasi Disiapkan untuk Hadapi Bonus Demografi Indonesia

KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin), Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bonus demografi di Indonesia membawa peluang sekaligus tantangan.

"Proporsi generasi muda yang mencapai 68 persen dari total penduduk Indonesia harus menjadi generasi produktif dan mampu menghasilkan inovasi.

Baca juga: Unpad Tambah 14 Guru Besar Baru dari Berbagai Bidang

"Pemerintah Indonesia perlu memfasilitasi generasi muda dengan penyediaan lapangan kerja untuk menunjang produktivitas dan menghasilkan inovasi," ucap dia dikutip dari laman Unpad, Jumat (25/8/2023).

Di satu sisi, tingkat pendidikan generasi muda sebagian besar masih berkisar pada lulusan sekolah menengah.

Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia pun masih cukup tinggi.

"Untuk itu, pemerintah menginisiasi program prioritas berupa investasi pendidikan vokasi dan pelatihan," kata dia.

Lanjut Menperin mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai revitalisasi pendidikan vokasional pada 2023.

Para generasi muda, bilang dia, didorong memiliki kompetensi melalui pendidikan vokasi yang distandarkan melalui proses sertifikasi.

Baca juga: 10 Kampus Punya Jurusan Ilmu Komunikasi Terbaik di Indonesia

"Keahlian kompetensi diyakini untuk merespons hambatan di berbagai sektor," jelas Menperin.

Selain itu, perguruan tinggi juga didorong menyesuaikan kurikulum pendidikan vokasional agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Dalam hal ini, kolaborasi dengan industri diperlukan.

Kendati penguatan program vokasional menjadi kunci peningkatan produktivitas, tidak dimungkiri bahwa ada banyak permasalahan global, khususnya di sektor ekonomi, termasuk di tingkat ASEAN yang memerlukan perhatian para negara anggota.

Baca juga: 10 Fakultas Teknik Terbaik di Indonesia, Ada 1 PTS

"Tantangan terbesar yang dihadapi adalah tantangan signifikan bagi kita semua yang terlibat di ASEAN dalam upaya mengatasi kekhawatiran yang muncul selama proses penguatan ketahanan ekonomi," tukas Menperin.