Pakar UPH Nilai Tepat Soal Pemerintah di Perairan Natuna

KOMPAS.com - Sikap non kompromi dan non negosiasi pemerintah Indonesia dengan China dalam isu di perairan Natuna dinilai sangat tepat.

Sikap tersebut perlu dipertahankan dan dibarengi dengan upaya yang terkoordinasi dalam menjaga hak berdaulat di wilayah yang termasuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia itu.

Baca juga: SBMPTN Jadi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, Ini Aturan Barunya

Demikian disampaikan oleh Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi UPH, Dr. Johanes Herlijanto menanggapi pemberitaan mengenai muncul kembalinya kapal penjaga pantai China beserta kapal–kapal nelayan asal negeri itu di Kepulauan Natuna Utara pada 12 September yang lalu.

Dia mengaku, kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal-kapal nelayan China yang menurut laporan para nelayan lokal terjadi pada 8 September 2022 itu menambah panjang deretan ketegangan antara Indonesia dan China terkait perairan di kepulauan itu.

Sebelumnya, pada Desember 2021, China melakukan protes terhadap pengeboran yang dilakukan oleh Indonesia di wilayah tersebut.

Sementara itu, gangguan dari nelayan dan Kapal Penjaga Pantai China terhadap otoritas Indonesia datang silih berganti setiap tahun sejak 2016.

Menurut Pemerhati China dari UPH itu, ketegangan antara Indonesia dan China di perairan Natuna Utara tersebut terkait erat dengan tumpang tindih klaim wilayah di Laut China Selatan, yang menjadi sengketa antara China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia.

Indonesia sendiri tidak termasuk dalam negara yang terlibat dalam sengketa di atas.

Baca juga: Siswa IPS Ingin Pilih Prodi IPA di SNMPTN 2023, Apa Saja Ketentuannya?

Namun pada tahun 1993, China memaparkan sebuah peta yang memperlihatkan klaim yang menurut China didasarkan pada sejarah.

Klaim kewilayahan yang mencengangkan itu ditandai dengan sembilan garis putus-putus, yang kini lebih dikenal dengan sebuatan “nine-dash line.”

"Di sanalah problem antara Indonesia–China mulai muncul: salah satu garis putus-putus tersebut berada di wilayah ZEE Indonesia di dekat kepulauan Natuna," ucap pria yang juga jadi Ketua Forum Sinologi Indonesia.

Dia mengaku, Indonesia sebenarnya telah berupaya meminta klarifikasi dari China.

Namun sebagai pernah dikemukakan oleh seorang diplomat senior, Profesor Hasjim Djalal, alih-alih memberikan klarifikasi yang jelas, China hanya mengatakan bahwa Natuna adalah milik Indonesia dan bahwa China tidak memiliki tumpang tindih wilayah dengan Indonesia.

Meski begitu, pernyataan bahwa China tidak memiliki sengketa kewilayahan dengan Indonesia jauh berbeda dari sikap China di lapangan.

"Sebaliknya, insiden berupa masuknya kapal-kapal nelayan China dan intevensi kapal penjaga pantai China di wilayah ZEE Indonesia telah terjadi bahkan di 2010 dan 2013, meski pemerintah saat itu memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara diam-diam, sehingga tidak menjadi perbincangan khalayak ramai," ungkap dia.

Baca juga: Mengenal BP3, Pengganti LTMPT di Seleksi Masuk PTN 2023