Kemendikbud Salurkan Kartu Indonesia Pintar untuk Siswa Prasejahtera

Kompas.com - 12/12/2020, 09:23 WIB

Ayunda Pininta Kasih

Penulis

Lihat Foto

Sejumlah siswa menunjukan Kartu Indonesia Pintar (KIP) beserta buku rekening tabungan BRI dalam sosialisasi dan percepatan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 4, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/8). Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menggelar sosialisasi sekaligus percepatan pencairan dana PIP secara serentak di berbagai kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, agar siswa dari keluarga tidak mampu dapat menggunakan manfaat PIP untuk keperluan sekolah secepatnya. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/aww/17.(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tabungan Simpel (simpanan pelajar), dan perlengkapan sekolah (tas sepatu seragam dan buku tulis) bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Pada kesempatan ini Kemendikbud menindaklanjuti laporan warga mengenai sosok Muhammad Rais, siswa SDN 047 Balonggede, Kota Bandung, Jawa Barat, yang berasal dari keluarga pemulung dan sering melakukan aktivitas belajar di pinggir trotoar.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemendikbud, Abdul Kahar berharap dinas pendidikan dan sekolah yang memiliki kewenangan mengusulkan siswa penerima KIP agar lebih aktif meningkatkan kualitas pendataan siswa dari keluarga miskin melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (Sipintar).

“Kami sangat terbantu dengan masukan dan laporan dari masyarakat mengenai anak-anak yang membutuhkan bantuan. Mereka perlu dukungan kita bersama agar terus mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara,” ujar Abdul Kahar, seperti dikutip dari laman Kemendikbud, Sabtu (12/12/2020).

Di samping itu, dinas pendidikan juga diharapkan berperan aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah/kecamatan/lurah, agar seluruh siswa dari keluarga miskin dapat menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dengan mengawal proses pencatatan keluarganya ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia juga berharap, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota diharapkan agar mengoptimalkan perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan PIP.

"Diharapkan melalui peran aktif masing-masing baik dari pemerintah pusat dan juga daerah, akan bisa lebih responsif dan akomodatif terhadap perubahan kondisi kesejahteraan dari keluarga-keluarga di wilayahnya masing-masing," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.