[HOAKS] Kubu Prabowo Mengamuk karena Puan Setujui Hak Angket

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah video diklaim menampilkan kubu calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengamuk karena Ketua DPR Puan Maharani menyetujui hak angket.

Namun, setelah ditelusuri, narasi tersebut tidak benar dan video disebarkan dengan konteks yang keliru.

Seperti diberitakan Kompas.id, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai menyuarakan wacana penggunaan hak angket.

Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 itu disampaiikan saat Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/3/2024).

Mereka menilai segala bentuk dugaan kecurangan perlu ditindaklanjuti dan diklarifikasi, sehingga, praduga dan kecurigaan publik dapat terjawab.

Narasi yang beredar

Video yang diklaim menampilkan kubu Prabowo mengamuk karena Puan menyetujui hak angket dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan Instagram ini.

Akun tersebut membagikan video kericuhan di dalam gedung DPR. Video itu diberikan keterangan demikian:

KUBU PRABOWO MENGAMUK USAI PUAN PUTUSKAN SETUJUI HAK ANGKET

Kalo gak curang gak harus Ngeper kan ?

Akun Facebook Tangkapan layar Facebook, video yang menyebut kubu Prabowo mengamuk karena Puan menyetujui hak angket

Penelusuran Kompas.com

Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan pemberitaan di kanal YouTube BeritaSatu ini yang diunggah pada 2 Oktober 2014.

BeritaSatu memberitakan, sejumlah anggota DPR terlibat kericuhan dalam sidang paripurna pada 1 Oktober 2014. Dalam kericuhan tersebut beberapa orang nyaris baku hantam. 

Dikutip dari Kompas.com, sidang paripurna dengan agenda penetapan pimpinan DPR periode 2014-2019 itu diwarnai interupsi.

Saat rapat awal konsultasi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Demokrat mengusulkan agar paripurna pemilihan pimpinan DPR ditunda.

Usulan tersebut disetujui oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pilpres 2014, yakni PDI-P, PKB, Hanura, dan Nasdem.

Namun, empat partai lainnya, yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Golkar mengusulkan pemilihan dilakukan sesuai jadwal pada 1 Oktober 2014.