CEK FAKTA: Prabowo Sebut Demokrasi Indonesia Melelahkan, Berantakan, dan Mahal

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan, demokrasi sangat melelahkan, berantakan, dan mahal.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Fairmont Hotel, Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024.

"Dan izinkan saya memberi kesaksian bahwa demokrasi sangat-sangat melelahkan, demokrasi sangat berantakan. Demokrasi sangat costly (makan biaya). Dan kita sampai sekarang masih tidak puas dengan demokrasi kita," ujar Prabowo.

Lantas bagaimana faktanya?

Dosen Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia menjelaskan, pernyataan Prabowo memang benar.

Akan tetapi, Alfath menilai ada kompleksitas tertentu yang perlu diuraikan lebih mendalam.

Menurut dia, konsep demokrasi di Indonesia yang menempatkan pentingnya musyawarah untuk mencapai konsensus terkadang memakan waktu yang tak sedikit. Kondisi ini membuat pihak tertentu merasa kelelahan.

"Dalam banyak hal, musyawarah yang dilakukan seringkali memicu ketegangan di tengah masyarakat dan berujung deadlock. Akhirnya, keputusan yang diambil tidak benar-benar bisa memuaskan semua pihak dan cenderung kompromistis," ucap Alfath.

Lebih lanjut, Alfath menuturkan, mahalnya demokrasi seringkali dikaitkan dengan besarnya pembiayaan pemilu, baik yang didanai negara, partai politik maupun kandidat.

Pada pemilu tahun ini misalnya, alokasi negara untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun, jauh melampaui pemilu sebelumnya. 

"Sementara biaya yang harus dikeluarkan calon legislatif (bukan dari negara) termasuk biaya untuk mendekati dan merawat konstituen-juga diprediksi meningkat, yang nilainya sangat fantastis hingga mencapai miliaran rupiah." ucapnya. 

Menurut Alfath, hal itu terjadi karena adanya budaya patron-klien (relasi yang saling memberikan timbal balik), pendidikan politik yang minim, serta perilaku elite dan politikus nakal yang menjadikan kemiskinan dan ketimpangan sebagai komoditas politik.

Kebiasan untuk menggunakan uang dan instrumen lainnya, seperti politisasi bantuan sosial (bansos) membuat masyarakat menjadi sangat materialistis.

Sehingga, Alfath menyatakan bahwa situasi ini menjadikan pemilu di Indonesia sebatas jual beli suara. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Wawan Kurniawan, peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Menurut Wawan, yang dikatakan Prabowo soal demokrasi Indonesia.  terasa melelahkan adalah benar.

Ia menjelaskan, konsep “kelelahan demokrasi” dapat dikaitkan dengan teori kelelahan keputusan (decision fatigue) dan ego depletion.