CEK FAKTA: Benarkah Pemecatan Prabowo Tak Terkait Kerusuhan Mei 1998?

KOMPAS.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil menyebutkan, pemecatan Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran tidak ada hubungannya dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998.

Dalam acara "Pilpres Sebentar Lagi, Anak Muda Pilih Siapa?" di TvOne, pada 9 Februari 2024, juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini mengutip pernyataan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib.

"Lalu saya juga ingin mengutip almarhum Munir. Di salah satu tayangan televisi, almarhum Munir pernah mengatakan bahwa betul Pak Prabowo ini dipecat tidak ada hubungannya dengan Mei 98. Ini konspirasi politik," kata Cheryl.

Bagaimana faktanya?

Pernyataan Munir terkait pemecatan Prabowo disampaikan dalam talk show atau gelar wicara di SCTV pada 8 Oktober 1999. Selain Munir, hadir pula juru bicara Prabowo, yakni Fadli Zon.

Sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir dimintai pendapatnya mengenai tuntutan dari keluarga Djojohadikusumo.

Mereka menuntut pemerintah agar membersihkan nama mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) Letnan Jenderal Prabowo Subianto.

Pemecatan Prabowo diumumkan oleh Menhankam/Panglima ABRI, Wiranto, pada Senin, 24 Agustus 1998, berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai KSAD Jenderal Subagyo Hadisiswoyo.

Tidak hanya Prabowo, Wiranto juga membebaskan dua perwira lain dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI.

Mereka adalah mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono dan mantan Komandan Grup IV Kopasuss Kol (Inf) Chairawan.

Dikutip dari Artikel Harian Kompas, 29 Desember 1998, Mereka dituduh terkait erat dengan kasus penculikan aktivis mahasiswa.

Kemudian pada Kamis, 7 Oktober 1999, pengusaha sekaligus adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan, pemberhentian Prabowo merupakan tindakan yang keliru dan penuh ketidakadilan.

Ia mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa Prabowo hanya korban fitnah, konspirasi politik, dan pembunuhan karakter. Atas dasar itu, pihak Prabowo menyusun gugatan.

Selain itu, pernyataan Hashim juga terkait surat Menteri Sekretaris Negara Muladi, pada 13 September 1999, yang ditujukan pada Ketua Komnas HAM mengenai tindak lanjut penanganan akibat kerusuhan Mei 1998.

Dilansir Harian Kompas, 8 Oktober 1999, isi surat yang menjadi perhatian Hashim yakni, "Tentang dugaan keterlibatan Letjen Prabowo Subianto dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998, yang dimulai dengan adanya pertemuan di Markas Kostrad, berdasarkan penyelidikan yang kami lakukan, ternyata tidak terdapat cukup bukti yang memperkuat dugaan itu."