CEK FAKTA: Anies Sebut Pembangunan IKN Berpotensi Timbulkan Ketimpangan Baru

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebutkan, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan lebih baik digunakan untuk kebutuhan yang mendesak.

Dilansir Kompas.com, hal tersebut disampaikan saat konsolidasi kader Partai Nasdem di Karawang, Jawa Barat, pada 4 Desember 2023.

"Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen. Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," kata Anies.

Menurut Anies, lebih baik anggaran pembangunan IKN digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak, seperti membangun kota yang belum berkembang, memperbaiki transportasi umum, dan memperluas jangkauan akses air minum.

Sebelumnya, Anies pernah mengatakan bahwa pembangunan IKN bukan solusi pemerataan ekonomi Indonesia, dan justru dapat menimbulkan ketimpangan baru.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies di Depok, Jawa Barat, 26 November 2023.

Bagaimana faktanya?

Pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dimulai setelah RUU IKN disahkan menjadi Undang-undang pada 15 Februari 2022.

Pembangunan IKN terdiri dari lima tahap yang dimulai dari tahun 2022, dan akan selesai pada 2045, tepat saat peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-100.

Profesor Arief Anshory Yusuf dari Universitas Padjajaran telah memberikan sejumlah catatan terkait pemindahan IKN dan pemerataan pembangunan dalam rapat dengar pendapat umum DPR, Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, pada 12 Desember 2021.

Arief mengatakan, terdapat dua jenis ketimpangan, yaitu vertikal dan horizonal. Kemudian, ketimpangan dapat didekomposisi menjadi kontribusi between-regions inequality (ketimpangan antar-daerah) dan within-regions inequality (ketimpangan dalam-daerah).

Menurut Arief, seberapa besar pemindahan IKN dapat meningkatkan pemerataan pembangunan tidak hanya tergantung pada kontribusi IKN dalam menjawab persoalan ketimpangan antar-daerah, tetapi juga ketimpangan dalam-daerah.

"Hanya sekitar 5 persen ketimpangan di Indonesia dikontribusi oleh ketimpangan antar-provinsi. Artinya, menghilangkan 100 persen ketimpangan antar-daerah masih menyisakan 95 persen ketimpangan. Pembangunan IKN juga perlu meng-address yang 95 persen ini," kata Arief.

Menurut Arief, analisis pemodelan menunjukkan, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur sedikit meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (dampak ke PDB hanya 0.2 persen), tapi berpotensi membantu transformasi struktural secara nasional.

Di sisi lain, meski pemindahan IKN diperkirakan dapat memberikan dampak ekonomi positif kepada daerah sekitar, Arief menilai dampaknya kurang besar.

"Kalimantan Timur juga menyimpan beberapa masalah terkait enclave economy. Kalau ini tidak diantisipasi within-region inequality bisa meningkat," ujar Arief.