[HOAKS] Seluruh Aset SBY Disita untuk Ganti Kerugian Negara

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah konten yang beredar di media sosial mengeklaim, seluruh aset milik Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disita untuk mengganti kerugian negara.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, konten tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Konten yang mengeklaim seluruh aset SBY disita untuk mengganti kerugian negara dibagikan oleh akun Facebook ini pada Rabu (6/9/2023).

Berikut narasi yang dibagikan:

Seluruh Aset SBY Disita Demi Ganti Kerugian Negara
Aparat Lakukan Ini

Narasi itu disertai video berdurasi 10 menit 12 detik yang telah ditonton lebih dari 26.000 kali.

Gambar thumbnail video menunjukkan tiga orang polisi mengecek beberapa mobil sedan. Mobil-mobil tersebut diberi tanda garis polisi.

Screenshot Hoaks, seluruh aset SBY disita untuk ganti kerugian negara

Penelusuran Kompas.com

Setelah ditelusuri, gambar thumbnail video bukan menunjukkan mobil atau aset SBY disita.

Foto serupa ditemukan di artikel Jawa Pos, 4 Oktober 2021, berjudul "Polresta Malang Kota Amankan Puluhan Kendaraan untuk Balapan Liar".

Mobil sedan dalam gambar tersebut adalah bagian dari 17 kendaraan roda empat yang disita Polresta Malang Kota karena digunakan untuk balapan liar.

Screenshot Tangkapan layar artikel Jawa Pos, Polresta Malang Kota sita puluhan kendaraan untuk balapan liar

Sementara, narasi dalam video itu bersumber dari artikel opini yang dimuat Seword, 13 Oktober 2018, berjudul "SBY, Presiden Terlicik Setelah Soeharto".

Dalam artikel itu, penulis mengutip laporan media asal Hong Kong, Asia Sentinel. Laporan tersebut mengaitkan SBY dengan skandal Bank Century.

Kendati demikian, Asia Sentinel telah mengakui bahwa berita yang ditulis oleh kepala editornya, John Berthelsen, adalah sebuah berita yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik.

Selain meminta maaf kepada SBY, Asia Sentinel juga telah menarik berita tersebut.

"Kami menyadari bahwa kami tidak mencari konfirmasi dari orang-orang yang namanya ditayangkan di artikel. Artikel itu tak berimbang dan menciderai praktik jurnalisme. Artikel itu juga memuat headline yang menghasut dan tidak adil bagi Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono," demikian pernyataan Asia Sentinel, dilansir Kompas.com, 20 September 2018.