[KLARIFIKASI] Pemerintah Tunisia Tidak Mewajibkan Poligami

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com - Sebuah video di media sosial mengeklaim bahwa di Tunisia laki-lakinya diwajibkan untuk poligami.

Dalam narasinya, disebutkan bahwa Pemerintah Tunisia menanggung biaya hidup untuk istri kedua sampai keempat.

Namun setelah ditelusuri narasi tersebut keliru dan ada yang perlu diluruskan.

Narasi yang beredar

Narasi yang menyebut bahwa Tunisia mewajibkan poligami dan membiayai biaya hidup istri kedua sampai keempat dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, salah satunya di sini.

Dalam video itu itu narator juga mengatakan bahwa perempuan di Tunisia berdemo ingin dipoligami.

Kemudian, disebutkan bahwa Pemerintah Tunisia melegalkan poligami setelah didemo oleh para perempuan di negaranya.

Dalam keterangannya akun yang mengunggah video tersebut menuliskan keterangan demikian :

Pingin Poligami? Silahkan ke Tunisia.. disana wajib bahkan ditanggung olh pemerintah termasuk biaya hidup istri ke-2, ke-3 atau ke-4.

Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut bahwa Tunisia mewajibkan dan membiayai poligami

Penelusuran Kompas.com

Fakta mendasar yang perlu diketahui Tunisia menjadi negara Islam yang telah lama menghapus poligami. Hal itu disampaikan oleh pakar hukum Islam Australia Jamila Hussain.

Penghapusan tersebut tidak lepas dari syarat poligami yang sangat berat dalam Islam, yakni hanya dibolehkan bagi pria yang mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. 

"Poligami dibolehkan bagi pria Muslim yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Yang bersangkutan pun harus punya alasan yang dapat diterima mengapa dia ingin menikahi lebih dari satu wanita," kata Dosen Hukum Islam Universitas Teknologi Sydney (UTS) itu dilansir dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya.

Dilansir dari The Jerusalem Post, pada 2019 sekelompok perempuan di Tunisia memang menuntut pemerintah melegalkan poligami karena semakin banyaknya perempuan yang lajang.

Kelompok tersebut melakukan demonstrasi dengan tujuan supaya undang-undang yang melarang poligami dicabut.

Aktivis pro-poligami di negara tersebut mengklaim bahwa jumlah perempuan yang menginginkan pernikahan sudah tinggi dan berkembang pesat.

Menurut laporan Kantor Nasional untuk Keluarga dan Kependudukan Tunisia tahun 2017, negara tersebut memiliki jumlah wanita lajang tertinggi di Timur Tengah dan Afrika Utara.