Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 dan Tuntutan Mahasiswa yang Terabaikan

KOMPAS.com - Mahasiswa yang turun ke jalan pada 15 Januari 1974, tidak ada yang menyangka hari itu akan menjadi malapetaka. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan "Malapetaka 15 Januari 1974" atau Malari.

Ribuan mahasiswa yang dipimpin Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Hariman Siregar, menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah tempat di Jakarta.

Mereka melakukan long march dari Kampus UI di Salemba, menuju Universitas Trisakti, Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat.

Pengabaian kepentingan rakyat oleh penguasa, mendorong gerakan mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut perubahan.

Di hadapan rezim Orde Baru, mereka menyatakan sikap menolak masuknya investasi asing yang berpotensi membuka celah korupsi di pemerintahan, serta berdampak buruk bagi lingkungan dan hak asasi manusia.

Baca juga: Peristiwa Malari 1974, Benarkah Aksi Mahasiswa Jadi Pemicu Kerusuhan?

Dengan landasan itu, Hariman Siregar dan ribuan massa aksi lainnya menentang kebijakan modal asing yang tidak berpihak pada rakyat.

Sayangnya, gerakan itu disusupi pihak luar sehingga terjadi kerusuhan, kekerasan, dan penjarahan.

Tercatat, sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, dan 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dibakar, 144 bangunan rusak, serta 160 kilogram emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.

Imbasnya, Hariman dijebloskan ke dalam penjara. Diberitakan Harian Kompas, 23 Desember 1974, Hariman dinyatakan melakukan tindak pidana subversi. Dia dituduh sebagai dalang di balik peristiwa Malari.

Hariman akhirnya menjalani penjara sekitar dua tahun enam bulan. Namun, dalam proses itu, ayah dan anak kembarnya meninggal, sedangkan istrinya menderita sakit.

Baca juga: Mengenang Malari, Saat Mahasiswa Melawan Rencana Investasi Soeharto

Tuntutan massa aksi

Kekelaman peristiwa Malari menutupi apa yang sebenarnya ingin disuarakan oleh mahasiswa saat itu.

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pemerintah mempermudah para pengusaha melakukan investasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu adalah undang-undang yang dikeluarkan, segera setelah Soeharto menjabat sebagai presiden.

Kaum intelektual, yang diwakili oleh para mahasiswa dan pelajar, melihat kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan dampak kerusakan alam dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di balik investasi besar-besaran.

Berlandaskan itu, mahasiswa dan pelajar memaklumatkan Apel Tritura 1974.

Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok, membubarkan lembaga asisten presiden (aspri), dan melakukan penegakan hukum terhadap koruptor-koruptor.

Baca juga: Peristiwa Malari 1974, Protes Modal Asing atau Dampak Perpecahan Militer?