Etika Kepresidenan

KETIKA diundang menjadi ahli pada sidang Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2024, Romo Franz Magnis Suseno berikhtiar menyadarkan kita semua, termasuk saya, bahwa setiap profesi termasuk presiden pada prinsipnya tidak bisa lepas dari apa yang disebut sebagai etika.

Ternyata tidak semua pihak sependapat dengan Romo Franz. Bahkan ada yang menganggap pernyataan Romo Franz bersifat menghakimi, padahal pada sidang MK tentang sengketa hasil Pilpres 2024, peran Romo Franz bukan sebagai hakim, namun ahli.

Kamus Besar Bahasa Indonesia cukup panjang-lebar memaknakan istilah etika antara lain sebagai: 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 2. Kaidah atau nilai yang berkaitan dengan akhlak 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.

Dari berbagai kearifan maupun pengalaman menunaikan profesi, secara subyektif saya pribadi memberanikan diri untuk menarik kesimpulan searah-setujuan, seirama-senada dengan Romo Franz Magnis Suseno bahwa pada hakikatnya etika adalah tata krama yang tidak boleh begitu saja diabaikan oleh setiap profesi, mulai dari profesi kepemulungan sampai ke profesi kepresidenan.

Etika memang eksplisit tidak tersurat di dalam kitab hukum, namun tersirat pada kearifan Jawa: Ojo Dumeh serta Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono maupun Empan Papan.

Dari Gus Dur dan Cak Nur, saya memperoleh kearifan bahwa pada hakikatnya etika merupakan masalah nurani sebagai kendali akhlak seperti tersirat di dalam kearifan hadits Jihad Al Nafs tersurat Al Sukuni meriwayatkan dari Abu Abdillah Al Shadiq bahwa ketika menyambut pasukan Sariyyah kembali setelah memenangkan peperangan, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Selamat datang wahai kalian yang telah melaksanakan jihad kecil, tetapi masih harus melaksanakan jihad akbar“.

Ketika orang-orang bingung, maka bertanya tentang makna sabda jihad kecil dan jihad akbar itu, Rasul SAW menjawab: “Jihad kecil adalah perjuangan menaklukkan musuhmu. Jihad akbar adalah jihad Al-Nafs, perjuangan menaklukkan dirimu sendiri.”

Dapat dimengerti bahwa pada sidang MK menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2024 terbukti tidak semua pihak setuju pendapat Romo Franz tentang etika kepresidenan akibat memang senantiasa ada pihak yang memiliki keyakinan fundamentalis sekaligus dogmatis mencurigai etika adalah kendali kekuasaan.

Pada hakikatnya adalah wajar apabila seorang kepala negara yang ingin mutlak berkuasa seyogianya memang jangan membiarkan diri terbelenggu etika seperti telah dibuktikan secara nyata oleh Hitler, Stalin, Mao dan Idi Amin.