Mahfud MD Akui Ingin Mundur dari Menko Polhukam sejak Debat Pertama Pilpres

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku ingin mundur dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

Bahkan, rencana mengundurkan diri dari kursi menteri telah ada sejak debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," ujar Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Mahfud menyampaikan, salah satu alasan ingin mengundurkan diri adalah agar dapat leluasa membuka data dan menyampaikan kritik kepada pemerintah.

"Agar lebih leluasa membuka data sebenarnya, sehingga lebih etis jika saya membaca data-data itu jika saya tidak di pemerintahan," ucap Mahfud.

Rencana mundur pun disebutnya telah menjadi bagian dari kesepakatan awal dengan Ganjar Pranowo, calon presiden (capres) nomor urut 3 yang menjadi pasangannya.

Kendati demikian, Mahfud menunggu momentum yang tepat sembari mempersiapkan masa transisi sebelum akhirnya betul-betul mundur.

"Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu," tuturnya.

Sementara itu, momentum yang tepat tersebut menurutnya masih akan dibahas dengan pimpinan partai politik pengusung beserta tim sukses Ganjar-Mahfud.

Sebagai informasi, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 ini diusung oleh empat partai politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Baca juga: Penjelasan Mahfud MD soal Alasan Belum Mundur dari Menteri Jokowi

Hormati Presiden Jokowi

Lebih lanjut Mahfud menegaskan, dia tidak dapat meninggalkan amanah yang telah diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) empat setengah tahun lalu begitu saja.

Pada penutupan debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu (21/1/2024) malam, Mahfud pun menyampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi Menko Polhukam.

"Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya empat setengah tahun lalu sebagai Menko Polhukam dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat," terangnya.

Niat baik itulah yang membuatnya mau membantu Presiden Jokowi sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Cawapres nomor urut 3 itu juga menyampaikan rencana akan berkomunikasi terlebih dulu dengan presiden sebagai bentuk penghormatan.

"Jadi, tidak colong playu (pergi begitu saja), tetapi akan menyampaikan dengan baik-baik, bukan dengan cara meremehkan atau ngambek karena negara ini harus dikelola dengan cara yang indah demi kepentingan rakyat," tambahnya.

Baca juga: Hasil Survei Capres 2024 Terbaru, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Saling Kejar

Ingin menunjukkan etika sebagai pejabat negara

KOMPAS.com/Rahel Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD di Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Di sisi lain, Mahfud mengatakan ingin menunjukkan etika yang baik sebagai pejabat negara meski mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Dikutip dari Kompas.id, Selasa (23/1/2024), salah satunya, mengaku tidak pernah memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas negara untuk urusan kampanye.

Namun, menurut dia, pihak lain justru menggunakan jabatan untuk kepentingan pilpres.

Bahkan, sejumlah menteri yang tidak ada kaitan dengan politik pun bergabung menjadi tim sukses capres dan cawapres.

"Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya sudah cukup. (Untuk mundur dari jabatan) Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga," ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo sempat menganjurkan Mahfud untuk mundur dari posisi Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya terkait akun resmi Kementerian Pertahanan di platform media sosial X yang diduga digunakan untuk mengampanyekan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, kasus tersebut dapat terjadi akibat tidak ada ketegasan aturan mengenai mundur atau tidaknya pejabat publik jika mengikuti pilpres.

Sebab, jika keputusannya tidak mundur dari jabatan, potensi konflik kepentingan akan selalu ada.

Belum lagi, belakangan ini, ada pihak yang disebutnya menyalahgunakan fasilitas dan alat transportasi kementerian atau pemerintah daerah untuk kepentingan kampanye.