Pemprov Mulai Tetapkan Pajak Hiburan, Apakah Masih Bisa Diubah?

KOMPAS.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) mulai menetapkan besaran pajak hiburan.

Pajak hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan berupa pungutan bayaran yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 tahun 2009 atau juga dikenal dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Salah satu Pemprov yang sudah menetapkan besaran pajak hiburan adalah DKI Jakarta.

Melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan di DKI Jakarta ditetapkan sebesar 40 persen.

Hal tersebut menuai kritik dari pelaku usaha, termasuk Inul Daratista, pedangdut sekaligus pemilik bisnis karaoke, dan Hotman Paris Hutapea yang merupakan pengacara sekaligus pengusaha kelab malam.

Lantas, apakah aturan pajak hiburan itu masih bisa diubah?

Penjelasan Kemenparekraf

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) hingga saat ini masih menunggu judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno juga mengaku masih akan mendiskusikan tarif pajak hiburan bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Inul Daratista, dan Hotman Paris pada Senin (22/1/2024).

"Prosesnya ini (Judicial Review) baru pada 3 Januari 2024 dimasukkan dan sedang dipersiapkan jadwal pembahasannya. Jadi mohon kita bersabar, dan di saat yang sama mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi," kata dia, saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/1/2024).

Menparekraf memastikan kebijakan pemerintah akan berpihak pada pemberdayaan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Oleh karena itu, ia membuka ruang diskusi sepenuhnya untuk menemukan solusi seperti kemungkinan menghadirkan insentif-insentif yang dapat meringankan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di bidang hiburan.

"Ini tentunya sudah masuk ke dalam ranah hukum dan apa yang Kemenparekraf bisa lakukan adalah menyuarakan, memfasilitasi, dan membangun kolaborasi dengan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah," kata dia.

Sandiaga juga mengajak agar seluruh pihak dapat bersabar dan duduk bersama mewujudkan situasi yang kondusif untuk seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.

Baca juga: Penjelasan Kemenparekraf soal Pajak Hiburan Naik yang Menuai Kritik

DPRD DKI minta pajak hiburan dikoreksi

Sementara itu, DPRD DKI meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta bisa mengoreksi kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40 persen.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (Pras) mengatakan bahwa tarif pajak hiburan itu masih bisa dikoreksi.