Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentari Jalannya Debat, Jokowi Dinilai Bersikap Tak Elegan dan Tunjukkan Keberpihakannya

Kompas.com - 09/01/2024, 19:45 WIB
Alicia Diahwahyuningtyas,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo turut menyoroti jalannya debat ketiga capres-cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar pada Minggu (7/1/2024) di Istora Senayan, Jakarta.

Dia menilai, debat ketiga tersebut kurang menampilkan substansi dari visi-misi capres. Sebaliknya, para capres justru lebih banyak saling menyerang satu sama lain.

"Yang pertama, saya memang melihat, substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa-apa, asal (itu soal) kebijakan. Asal policy. Asal visi ya enggak apa-apa," ujar Jokowi.

"Tapi, kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, dan lain-lain saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton," sambungnya.

Baca juga: Grace Natalie Kritik Penyelenggara Debat Ketiga Pilpres 2024, Ini Kata MNC

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan pun mengaku terkejut usai mengetahui Jokowi mengomentari debat.

"Saya malah agak terkejut Pak Presiden kok berkomentar soal debat ya? Jadi saya tidak mau berkomentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai," kata Anies, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Selasa (9/1/2024).

Ia pun membantah telah menyerang personal lawan saat debat.

Lantas, bolehkah seorang presiden mengomentari debat untuk pilpres?


Baca juga: Prabowo Sebut Utang Negara hingga 50 Persen dari PDB Tak Masalah, Berapa Batasnya?

Tak elegan

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, tak ada larangan bagi presiden untuk mengomentari debat sepanjang tidak memihak.

Namun, ia menilai bahwa komentar Jokowi tersebut justru menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu kandidat capres-cawapres.

Padahal, perdebatan itu berasal dari materi yang pernah dibawakannya saat debat capres pada Pilpres 2019.

"Jadi, Presiden ini sudah mennperlihatkan kekanak-kanakannya dalam berpolitik. Tidak elegan, apa yang dibicarakan di depan ternyata bertindak berbeda di belakang," kata Feri kepada Kompas.com, Selasa (9/1/2024).

"Komentar terakhir memperlihatkan betapa kerdilnya presiden dalam cara berpikir dan bertindak dengan membela salah satu calon," sambungnya.

Oleh karena itu, Feri menganggap bahwa Jokowi tak siap menghadapi mekanisme demokrasi yang fair.

Terlebih, Jokowi sempat makan malam berdua bersama Prabowo Subianto beberapa hari menjelang debat.

Baca juga: Disorot Saat Debat Capres, Ini Sederet Alutsista Bekas yang Dibeli Menhan Prabowo

Timbulkan beragam penafsiran

Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Kuskridho Ambardi mengatakan, klaim saling serang dalam debat juga perlu dijelaskan secara rinci.

Pasalnya, kritik selama ini memang ditujukan untuk menyerang lawan.

Bukan menyerang pribadi, pria yang akrab disapa Dodi ini menilai, para capres hanya mempertanyakan konsistensi lawannya ketika berkuasa.

Bagi Dodi, hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam sebuah debat.

"Mengontraskan antara pernyataan kandidat dengan kenyataan adalah kritik tentang konsistensi, antara apa yang diucapkan kandidat dengab praktik saat berkuasa. Dan itu serangan yang biasa saja. Apakah itu harus dibuang?" ujarnya saat dihubungi secara terpisah, Selasa.

Kendati demikian, Dodi menuturkan bahwa komentar Jokowi terkait perbaikan kualitas debat, masih dalam batas wajar.

Baca juga: Prabowo Ingin Impor Sapi India untuk Program Susu Gratis, Apakah Lebih Berkualitas dari Sapi Lokal?

Namun, komentar perbaikan itu semestinya dijelaskan secara rinci untuk menghindari penafsiran-penafsiran tertentu.

"Karena tidak adanya spesifikasi tentang cara perbaikannya, selain menyebut penekanan visi-misi, penafsirannya menjadi terbuka," jelas dia.

Terlepas dari itu, ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa memberikan keleluasaan lebih besar pada moderator untuk mengatur jalannya debat, khususnya ketika pertukaran gagasan dan visi-misi capres berlangsung.

Sebab, dalam praktiknya, moderator selama ini justru ini lebih sering mengatur soal kedisiplinan.

"Sepertinya, penekanan pada kedisplinan terlalu banyak. Sehingga, ini juga mengurangi ketajaman, kedalaman diskusi, dan adu gagasan," imbuhnya.

Baca juga: Grace Natalie Datangi Meja Moderator Saat Jeda Debat Ketiga Pilpres 2023, Ini Penjelasannya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


Terkini Lainnya

Dinilai Muluskan Jalan Kaesang, Ini Sosok Penggugat Batas Usia Calon Kepala Daerah

Dinilai Muluskan Jalan Kaesang, Ini Sosok Penggugat Batas Usia Calon Kepala Daerah

Tren
Apa Itu Skala Waktu Greenwich Mean Time (GMT)? Berikut Sejarahnya

Apa Itu Skala Waktu Greenwich Mean Time (GMT)? Berikut Sejarahnya

Tren
Gunung Semeru Hari Ini Erupsi 8 Kali, Tinggi Letusan 400 Meter

Gunung Semeru Hari Ini Erupsi 8 Kali, Tinggi Letusan 400 Meter

Tren
KAI Ancam Pelaku Pelemparan Batu ke Kereta, Bisa Dipidana Penjara Seumur Hidup

KAI Ancam Pelaku Pelemparan Batu ke Kereta, Bisa Dipidana Penjara Seumur Hidup

Tren
5 Wilayah Berpotensi Banjir Rob 1-10 Juni 2024, Mana Saja?

5 Wilayah Berpotensi Banjir Rob 1-10 Juni 2024, Mana Saja?

Tren
Mengapa Anjing Peliharaan Menjulurkan Lidah? Berikut 7 Alasan Umumnya

Mengapa Anjing Peliharaan Menjulurkan Lidah? Berikut 7 Alasan Umumnya

Tren
12 Wilayah yang Berpotensi Kekeringan pada Juni 2024

12 Wilayah yang Berpotensi Kekeringan pada Juni 2024

Tren
Alasan Pekerja yang Sudah Punya Rumah Tetap Harus Jadi Peserta Tapera

Alasan Pekerja yang Sudah Punya Rumah Tetap Harus Jadi Peserta Tapera

Tren
Cara Mengajukan Pinjaman Melalui Layanan Dana Siaga BPJS Ketenagakerjaan, Apa Syaratnya?

Cara Mengajukan Pinjaman Melalui Layanan Dana Siaga BPJS Ketenagakerjaan, Apa Syaratnya?

Tren
Viral, Video Harimau Sumatera Masuk ke Halaman Masjid di Solok, Ini Penjelasan BKSDA

Viral, Video Harimau Sumatera Masuk ke Halaman Masjid di Solok, Ini Penjelasan BKSDA

Tren
Kata 'Duit' Disebut Berasal dari Belanda dan Tertulis di Koin VOC, Ini Asal-usulnya

Kata "Duit" Disebut Berasal dari Belanda dan Tertulis di Koin VOC, Ini Asal-usulnya

Tren
Juru Bahasa Isyarat Saat Konpers Pegi Tersangka Pembunuhan Vina Disebut Palsu, Ini Kata SLBN Cicendo Bandung

Juru Bahasa Isyarat Saat Konpers Pegi Tersangka Pembunuhan Vina Disebut Palsu, Ini Kata SLBN Cicendo Bandung

Tren
Viral, Video TNI Tendang Warga di Deli Serdang, Ini Kata Kapendam

Viral, Video TNI Tendang Warga di Deli Serdang, Ini Kata Kapendam

Tren
Tips Memelihara Anjing untuk Pemula, Ini Beberapa Hal yang Perlu Anda Lakukan

Tips Memelihara Anjing untuk Pemula, Ini Beberapa Hal yang Perlu Anda Lakukan

Tren
Berlaku mulai 1 Juni 2024, Ini Cara Beli Elpiji 3 Kg Menggunakan KTP

Berlaku mulai 1 Juni 2024, Ini Cara Beli Elpiji 3 Kg Menggunakan KTP

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com