Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengundurkan Diri dari KPK, Berikut Karier Panjang Firli Bahuri

Kompas.com - 22/12/2023, 18:00 WIB
Yefta Christopherus Asia Sanjaya,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

Firli kemudian dipromosikan sebagai Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes sebagai pada 2007.

Setelah ditugaskan di Jawa Tengah (Jateng), Firli kembali ke Jakarta dan memiliki karier yang terus menanjak.

Ia pernah mengemban tugas sebagai Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2009 dan Penyidik Utama Tingkat III Direktorat I/Keamanan dan Transnasional Badan Reserse Kriminal Polri pada 2010.

Tak sampai di situ, Firli kemudian ditunjuk sebagai Asisten Sespri Presiden RI pada 2010.

Baca juga: Firli Bahuri Jadi Tersangka, Ini 10 Barang Bukti yang Disita Penyidik

Menjadi Ajudan Wakil Presiden

Pada 2011, Firli menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.

Namun, belum genap satu tahun, ia ditugaskan menjadi ajudan Wakil Presiden RI Boediono selama dua tahun.

Setelah bertugas di Istana, ia menjabat sebagai Wakapolda Banten pada 2014 dan Kepala Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri pada 2015.

Firli lalu diangkat sebagai Wakapolda Jateng pada 2016 dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

Satu tahun setelahnya, Firli ditugaskan sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan, Harta Kekayaan Firli Bahuri Rp 22,8 M

Bergabung dengan KPK

Setelah mengisi jabatan struktural Polri, ia ditunjuk untuk mengisi jabatan sebagai Deputi Penindakan KPK pada 2018 dan menerima kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen).

Ketika Tito Karnavian sebagai Kapolri, ia ditugaskan untuk menjadi Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Pada 2019, ia diangkat menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri dan Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri.

Baca juga: Kata Firli, Ganjar, dan Mahfud soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

Jadi Ketua KPK

Firli yang sudah menyandang pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) kemudian mengikuti seleksi calon pimpinan KPK pada Agustus 2019.

Ia kemudian ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 dan dilantik oleh Jokowi pada 20 Desember 2019.

Selama menjabat sebagai Ketua KPK, berbagai kasus korupsi berhasil terungkap, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di antaranya adalah kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan korupsi penetapan calon eksportir benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Kendati demikian, perjalanan Firli sebagai Ketua KPK diliputi sejumlah kontroversi.

Ia pernah dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena menaiki helikopter mewah pada 2020, tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK yang menyingkirkan nama Novel Baswedan, termasuk dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: 4 Kepala Daerah Kena OTT KPK di 2023, Terbaru Gubernur Maluku Utara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Terkini Lainnya

Cara Mengubah Kalimat dengan Format Huruf Besar Menjadi Huruf Kecil di Google Docs

Cara Mengubah Kalimat dengan Format Huruf Besar Menjadi Huruf Kecil di Google Docs

Tren
Lolos SNBT 2024, Ini UKT Kedokteran UGM, Unair, Unpad, Undip, dan UNS

Lolos SNBT 2024, Ini UKT Kedokteran UGM, Unair, Unpad, Undip, dan UNS

Tren
Cara Daftar KIP Kuliah Jalur Mandiri PTN 2024, Klik kip-kuliah.kemdikbud.go.id

Cara Daftar KIP Kuliah Jalur Mandiri PTN 2024, Klik kip-kuliah.kemdikbud.go.id

Tren
Cara Cek Lokasi Faskes dan Kantor BPJS Kesehatan Terdekat secara Online

Cara Cek Lokasi Faskes dan Kantor BPJS Kesehatan Terdekat secara Online

Tren
Ramai soal Video WNA Sebut IKN 'Ibukota Koruptor Nepotisme', Jubir OIKN: Bukan di Wilayah IKN

Ramai soal Video WNA Sebut IKN "Ibukota Koruptor Nepotisme", Jubir OIKN: Bukan di Wilayah IKN

Tren
Pos Indonesia Investasi Robot untuk Efisiensi Gaji, Ekonom: Perlu Analisis Lagi

Pos Indonesia Investasi Robot untuk Efisiensi Gaji, Ekonom: Perlu Analisis Lagi

Tren
Jawaban Anies soal Isu Duet dengan Kaesang, Mengaku Ingin Fokus ke Koalisi

Jawaban Anies soal Isu Duet dengan Kaesang, Mengaku Ingin Fokus ke Koalisi

Tren
Denmark Tarik Peredaran Mi Samyang karena Terlalu Pedas, Bagaimana dengan Indonesia?

Denmark Tarik Peredaran Mi Samyang karena Terlalu Pedas, Bagaimana dengan Indonesia?

Tren
Lolos SNBT 2024, Apakah Boleh Tidak Diambil? Ini Penjelasannya

Lolos SNBT 2024, Apakah Boleh Tidak Diambil? Ini Penjelasannya

Tren
Daftar PTN yang Menerima KIP Kuliah Jalur Mandiri, Biaya Studi Bisa Gratis

Daftar PTN yang Menerima KIP Kuliah Jalur Mandiri, Biaya Studi Bisa Gratis

Tren
KAI Kembali Operasikan KA Mutiara Timur, sampai Kapan?

KAI Kembali Operasikan KA Mutiara Timur, sampai Kapan?

Tren
Ramai soal La Nina Penyebab Hujan Turun Saat Musim Kemarau? Ini Penjelasan BMKG

Ramai soal La Nina Penyebab Hujan Turun Saat Musim Kemarau? Ini Penjelasan BMKG

Tren
Pulang Rawat Inap atas Permintaan Sendiri Tak Dijamin BPJS Kesehatan

Pulang Rawat Inap atas Permintaan Sendiri Tak Dijamin BPJS Kesehatan

Tren
Menko PMK Usul Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos, Apa Alasannya?

Menko PMK Usul Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos, Apa Alasannya?

Tren
Termasuk Infeksi yang Sangat Menular, Apa Itu Penyakit Difteri?

Termasuk Infeksi yang Sangat Menular, Apa Itu Penyakit Difteri?

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com