[POPULER TREN] Profil dan Harta Kekayaan Nawawi Pomolango | Warga Perancis Giling Tulang Manusia untuk Dijadikan Tepung Roti

KOMPAS.com - Salah satu berita populer kanal Tren sepanjang Sabtu (25/11/2023) adalah profil dan harta kekayaan Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango.

Nawawi Pomolango menggantikan Firli Bahuri yang dicopot sementara dari jabatan Ketua KPK lantaran tersangkut kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian.

Berikut selengkapnya:

1. Profil dan harta kekayaan Nawawi Pomolango

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan secara sementara Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK karena menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sebagai penggantinya, ditetapkanlah Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firli.

Nawawi Pomolango adalah salah satu jajaran petinggi KPK yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada 2019-2023.

Ini rekam jejak dan harta kekayaannya:

Gantikan Firli Bahuri, Ini Profil Nawawi Pomolango dan Harta Kekayaannya

2. Warga Perancis giling tulang untuk dijadikan tepung roti

Di abad ke-16, warga Perancis dilanda kelaparan ekstrem yang membuat mereka melakukan segala daya upaya untuk tetap bertahan hidup.

Salah satunya adalah dengan menggali makam dan menggiling tulang belulang manusia untuk dijadikan tepung roti.

Langkah ekstrem ini untuk sekejap bisa menjadi solusi dari kelaparan yang melanda. Namun sayang, ada bencana besar yang datang di belakangnya.

Kisah Warga Perancis di Abad Ke-16, Menggiling Tulang Manusia Jadi Tepung Roti agar Tidak Kelaparan

3. Daftar lengkap UMP 2024

Seluruh pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

Kenaikan UMP 2024 di 38 provinsi di Indonesia itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Setelah UMP 2024 ditetapkan, masing-masing pemerintah kabupaten atau kota akan mengumumkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November 2023.